Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta menjelaskan mengenai kondisi tanah serta upaya dan solusi untuk mengatasi permasalahan wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Bagian Pemberitaan MPR RI)
“KLHK juga perlu menyampaikan dampaknya. Utamanya di aspek keamanan pembangunan dan biaya hidup bagi masyarakat yang nantinya akan pindah ke IKN,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Rabu (30/3).
Menurutnya, pemerintah juga perlu menjelaskan kepada masyarakat akan berkomitmen untuk terlebih dahulu menyelesaikan seluruh persoalan. Terutama berkaitan dengan pembangunan yang ada di IKN.
“Sehingga ketika nanti masyarakat pindah, mereka sudah dapat tinggal dengan aman dan nyaman di IKN. Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di IKN harus berdasarkan pertimbangan yang matang,” ujarnya.
Dia meminta agar proses pembangunan IKN dapat melibatkan partisipasi serta pendapat dari para ahli maupun masyarakat. Dikarenakan dukungan dari masyarakat terhadap IKN merupakan salah satu kunci utama.
“Khususnya agar masyarakat bersedia pindah ke IKN tanpa unsur paksaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengingat kembali alasan pemindahan IKN,” tandasnya.
Dimana pembangunan IKN ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kepadatan penduduk di ibu kota yang sekarang. Termasuk mengurangi Jawa sentris dan memfokuskan wilayah pemerintahan serta ekonomi.
“Sehingga, pemerintah harus mencanangkan melakukan pembangunan IKN secara bertahap dan penuh kehat-hatian, agar tujuan tersebut bisa sepenuhnya tercapai,” tegasnya.
