Membangun wilayah perbatasan dapat memperkuat ketahanan nasional. Sebab, sampai saat ini wilayah perbatasan di Indonesia masih bermasalah.
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. (Foto: Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Hal ini terlihat dari kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan yang masih rendah. Di sisi lain, pulau terluar juga sangat rawan dengan kejahatan,” kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Senin (28/3)
Menurutnya, penjagaan wilayah keamanan di perairan Indonesia salah satunya adalah dengan membentuk lembaga coast guard. Sebab, semua negara sudah punya coast guard.
“Cuma tiga negara yang belum, Timor Leste, Brunei Darussalam dan Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negara dengan perairan yang luas. Ke depan, kami akan melakukan revisi terbatas UU Kelautan terkait hal itu,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta agar pemerintah lebih memperhatikan wilayah perbatasan sebagai salah satu aspek penting. Khususnya dalam penegakkan pertahanan-keamanan terkait kedaulatan negara.
“Karena selama ini wilayah perbatasan sering mengalami kompleksitas masalah yang berpengaruh pada kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan,” tandasnya.
Wilayah perbatasan sering masih terisolir, tertinggal, infrastruktur yang minim, pengawasan yang lemah. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang memadai dalam kawasan perbatasan.
“Wilayah perbatasan butuh sistem manajemen yang terorganisasi di pusat dan di daerah. Seharusnya ada elaborasi dari pendekatan keamanan dan kesejahteraan,” tegasnya.
