Indonesia akhirnya menunjukkan ketidak-berpihakannya dengan merelevankan politik luar negeri bebas aktif.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana (Foto: Ist)
“Posisi Indonesia menunjukkan tidak mau didikte bahkan ditekan oleh AS. Indonesia mengargumentasikan, sesuai prosedur dalam G20 dan sesuai preseden yang ada, semua anggota berhak untuk diundang,” kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Sabtu (26/3).
Seperti diketahui, melalui Staf Khusus Menlu Triansyah Djani, Indonesia secara implisit menolak keinginan Presiden Joe Biden untuk mempertimbangkan keanggotaan Rusia di G20. Indonesia berkeras semua anggota G20, termasuk Rusia, diundang dalam KTT bulan Nopember di Bali.
“Dalam konteks demikian, Indonesia pun menyiratkan tidak akan mempertimbangkan usulan Presiden AS yang meminta perwakilan Ukraina untuk hadir, jika Rusia akan hadir. Ini karena tidak ada dalam prosedur dan aturan G20,” ujarnya
Dia menambahkan, tantangan bagi Indonesia sebagai tuan rumah saat ini adalah memastikan semua kepala pemerintahan dan kepala negara anggota G20 untuk hadir di Bali. Bahkan Indonesia perlu memastikan tidak ada upaya saling boikot oleh negara-negara anggota G20 dalam membahas berbagai program yang saat ini berlangsung, termasuk acara puncak pada KTT.
“Untuk ini Indonesia perlu mengupayakan perdamaian dan terjadinya gencatan senjata di Ukraina. Kemlu harus cepat bergerak dan memunculkan inisiatif guna terwujudnya perdamaian dan berakhirnya tragedi kemanusiaan akibat perang,” tandasnya.
Hal itu dilakukan juga demi suksesnya penyelenggaraan berbagai kegiatan G20 dan KTT di Bali.
