Ekosistem Digital Perlu Berpihak untuk Produk Dalam Negeri

“Dukungan itu berupa penyiapan aplikasi, bandwidth dan pusat data. Hal itu agar pelayanan dan pelelangan melalui e-katalog LKPP dapat berjalan dengan lancar,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (25/3).

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022. Menurutnya, Presiden Joko Widodo berpesan kepada kepala-kepala daerah untuk mendorong agar UMKM dan Ultra Mikro (UMi) dibantu.

“Sehingga produknya segera terdaftar dalam e-katalog LKPP.  Setidaknya, di akhir tahun ini minimum sudah tersedia 1 juta produk dalam daftar e-katalog kita yang saat ini hampir 200.000,” ujarnya 

Dikatakan, dibandingkan dengan negara lain, hal itu bukan tidak mungkin untuk negara sebesar Indonesia. Baik itu teknologi informasi, pusat data maupun hilir dari teknologi informasi.

“Antara lain seperti digital payment. Karenanya, silakan memakai dan memanfaatkan QR Indonesian Standar yang diterbitkan Bank Indonesia, sebagai alat dan mekanisme pembayaran digital untuk mempermudah transaksi belanja,” tandasnya.

Belanja
Dia juga mengaku telah mendengar bahwa pemerintah daerah segera menyiapkan semacam debit card untuk memperlancar kebutuhan belanja daerah. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo memberikan dukungan secara afirmatif untuk alokasi pembelanjaan APBN sektor komunikasi dan informatika.

“Sesuai tugas dan fungsi, Kementerian Kominfo akan memberikan dukungan kepada LKPP melalui infrastruktur hulu dan hilir dari teknologi informasi,” tegasnya. Dia menambahkan, saat ini dunia mengalami tiga tantangan besar.

Yang pertama adalah pandemi Covid-19. Di saat yang bersamaan, tantangan kedua terjadi disrupsi teknologi yang luar biasa di dunia ini. Dan akhir-akhir ini ada tantangan ketiga, yaitu perang Rusia dan Ukraina yang memberikan dampak besar kepada dunia.

“Banyak pemerintah dan kepala negara di dunia ini mengalami kesulitan dengan mengambil langkah untuk mengatasi hambatan ekonomi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga baru saja menerbitkan Buy American Executive Order atau Instruksi Presiden Amerika Serikat untuk membeli produk hasil dalam negeri sendiri untuk konsumsi mereka,” jelasnya.

Demikian halnya Presiden Joko Widodo, yang mengambil langkah untuk memberi pengarahan kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah dan BUMN terkait dengan aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia.

Dalam Negeri
Seperti diketahui, APBN sebesar Rp 2.714 triliun. Diantaranya terdapat porsi yang bisa dibelanjakan untuk produk-produk di dalam negeri. Dimana saat ini adalah moment of truth. 

“Dimana pemerintah Indonesia melalui Presiden mengambil kebijakan langsung terhadap keberpihakan Bangga Buatan Indonesia melalui stimulus APBN. Kebijakan itu didukung alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 526 triliun, alokasi belanja pemerintah daerah sebesar Rp 535 triliun dan alokasi belanja Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp 420 triliun,” paparnya.

Setidaknya, tersedia Rp 1.481 triliun yang dapat dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri. Hal itu dalam rangka aksi afirmasi bangga buatan Indonesia. Secara khusus, Kepala Negara menekankan bahwa setidaknya kementerian dan lembaga mengalokasikan 40 persen minimum dari belanja kementerian dan lembaga untuk produk di dalam negeri atau PDN.

“Komitmen sebesar Rp 400 triliun, minimum sudah harus dapat ditetapkan paling lambat 31 Mei 2022. Hal itu agar dapat dipastikan belanja itu terealisasikan Tahun Anggaran 2022,” ucapnya.

Dan untuk itu, sektor komunikasi dan informatika telah memberikan afirmasinya melalui business match making. Yang mana sampai dengan kemarin sudah tercatat Rp 214 triliun komitmen kementerian dan lembaga serta daerah untuk membelanjakannya.

“Kementerian Kominfo mengalokasikan Rp 10,9 triliun atau setara dengan 43,3 persen dari total belanja. Belanja itu berpotensi untuk ditingkatkan sampai dengan Rp 11,6 triliun atau setara dengan 45,9 persen,” tukasnya.