Sebagai konsumen teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Indonesia tetap harus memaksimalkan peran tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam acara peletakan batu pertama pengembangan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Tapos, Depok, Jawa Barat.
“Salah satu alat ujinya terdapat di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT). Karenanya, BBPPT harus mengintegrasikan standar perangkat digital sesuai dengan acuan internasional,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di Tapos, Depok, Jawa Barat kemarin.
Hal itu disampaikannya dalam acara peletakan batu pertama pengembangan BBPPT. Menurutnya, setelah mendapat sertifikasi dari Indonesia, harus dapat memenuhi standar global.
“Dan memenuhi kebutuhan standar-standar di negara-negara pengguna teknologi. Kerjasama dalam jaringan laboratorium global juga perlu dilakukan dengan berbagai negara di dunia,” ujarnya.
Meskipun demikian, Menteri Johnny mengingatkan agar belanja APBN selalu menggunakan produk dan hasil karya domestik. Termasuk memaksimalkan pemanfaatan jaringan, produk dan tenaga ahli lokal untuk membangun ekonomi lingkungan sekitar.
“Berikanlah multiplier effect, berikanlah dampak bergandanya kepada UMKM. Khususnya di lingkungan dimana proyek ini berada, yaitu di Kota Depok. Baik di masa konstruksi maupun di massa operasi,” tandasnya.
Hal itu juga merupakan pesan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk memaksimalkan APBN dan mengutamakan produk-produk karya anak bangsa. Dikatakan, Indonesia bukan bangsa yang menutup diri terhadap interaksi dan perdagangan global.
“Namun demikian, tetap harus menjaga independensi. Apalagi saat ini relasi antar bangsa sangat ditentukan oleh geopolitik dan geostrategis,” tegasnya.
Ketergantungan
Sehingga, tidak boleh terlalu terbuka sedemikian rupa, yang membuat ketergantungan terhadap perdagangan internasional menjadi terlalu besar. Sebab, lanjutnya, boikot bisa mengganggu hubungan dan kerja sama internasional.
Hal itu juga mengakibatkan terputusnya supply chain dan berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen menjadi lebih tinggi. Karenanya, kata dia, pembangunan BBPPT diharapkan menggunakan dan memanfaatkan produk, tenaga ahli, serta jaringan lokal Indonesia secara maksimal.
“Secara khusus, melibatkan UMKM semampu yang mereka bisa hasilkan. Sebab, saat ini adalah waktu untuk berpihak dan memberikan dukungan yang kuat bagi UMKM nasional,” ucapnya.
Dimana UMKM merupakan penopang GDP terbesar Indonesia, yakni hampir 60 persen GDP. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk mengawal pembangunan agar berjalan lancar, tepat waktu.
“Selain itu, memenuhi standar-standar kualitas, serta spesifikasi gambar-gambar teknis yang sudah disiapkan,” tuturnya. Dia juga mendorong BBPPT selalu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak.
Hal itu agar hasil dari bangunan sesuai dengan kebutuhan dan optimal. Sehingga pembangunan balai dapat diselesaikan akhir kuartal pertama tahun 2023. “Dengan kata lain, di kuartal pertama tahun 2023, aktivitas BBPPT Kominfo akan berkantor dan beraktivitas di sini,” tukasnya.
