Tidak semua pejabat negara bisa ikut berkemah dan bermalam di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat berkemah dan bermalam di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (4/3). (Foto: Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI)
“Memang tidak banyak yang ikut bermalam dan berkemah. Fasilitas juga sangat terbatas. Hanya ada tempat tidur di dalam tenda, tanpa AC. Makanan pun hanya kue dan buah. Kalau lapar kita dapat mie instan dalam gelas,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3) malam.
Dia menuturkan, lokasi kemah yang digunakan berada dalam kawasan hutan industri. Di lokasi itulah akan dibangun Istana Negara. Dia mengaku ikut berkemah sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan IKN Nusantara.
“Sekaligus merasakan denyut nadi alam dan aura IKN,” ungkapnya. Adapun Titik Nol merupakan referensi koordinat pembangunan kompleks Istana Negara dan pusat pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Dia menjelaskan, wilayah IKN Nusantara sendiri berada di sebelah Utara Kota Balikpapan dan sebelah Selatan Kota Samarinda. Secara administratif, IKN Nusantara terletak di dua kabupaten existing, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara.
Tepatnya di Kecamatan Penajam dan Sepaku. Serta di Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa dan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Luas wilayah darat mencapai 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut mencapai 68.189 hektare.
Sebelum berkemah di IKN, Presiden Joko Widodo pada pagi harinya telah mengadakan kegiatan menyatukan tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia di Titik Nol IKN Nusantara. Air dan tanah tersebut dibawa oleh 34 gubernur dari wilayahnya masing-masing.
Dilanjutkan dengan kegiatan penanaman pohon khas dari 34 provinsi. Kegiatan penyatuan air, tanah serta penanaman pohon khas masing-masing provinsi melambangkan keanekaragaman dan persatuan Indonesia.
Selain itu, simbol pembangunan IKN didukung oleh 34 provinsi di Indonesia. Karenanya, dia optimistis tahapan pembangunan IKN yang berlangsung dari tahun 2022 hingga 2045 akan berjalan lancar.
Dikatakan, pemerintah tengah berjuang membangun fisik IKN Nusantara. Sementara, MPR RI akan memperkuat dengan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). “Sehingga, pembangunan IKN tidak akan mangkrak jika terjadi pergantian kepemimpinan nasional,” tuturnya.
