Melalui Proyek Satelit Republik Indonesia (SATRIA) 1, Kementerian Komunikasi dan Informatika memperkuat dan memperluas akses internet untuk layanan publik di seluruh Indonesia.
Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Anang Latief dalam konferensi pers Penunjukan Pemenang Proyek Hot Backup Satellite di Media Center Kominfo, Jakarta, Jumat (11/3). (Foto: Biro Humas Kominfo)
“Sehingga resiko kemungkinan munculnya masalah dalam pembangunan maupun operasional cukup tinggi. Sehubungan dengan hal itu, maka untuk memitigasi segala risiko SATRA-1, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo berencana untuk menyediakan HBS,” kata Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Anang Latief di Media Center Kominfo, Jakarta, Jumat (11/3).
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers Penunjukan Pemenang Proyek Hot Backup Satellite. Dikatakan, pemerintah terus berupaya menghadirkan infrastruktur TIK di seluruh lini.
“Hal itu agar masyarakat dapat mengambil bagian dalam akselerasi transformasi digital nasional. Saat ini, percepatan pembangunan infrastruktur digital menjadi fondasi utama untuk menghadirkan layanan digital dan mendukung transformasi digital sesuai program yang dicanangkan pemerintah,” ujarnya.
Di tahun ini, pihaknya berharap seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah di-cover oleh Base Tranceiver Station (BTS). Dia menegaskan, Kominfo menyatakan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Hal itu untuk penyediaan SATRIA-1 pada tahun 2019 yang lalu. Keberadaan satelit multifungsi itu ditujukan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta perbatasan,” tandasnya.
Pemerintah juga menggunakan serat optik untuk meningkatkan konektivitas digital hingga kebijakan meluncurkan HTS SATRIA-1. Satelit multifungsi itu digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun.
“SATRIA-1 direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 150 Gbps. Untuk memberikan layanan internet di 150.000 titik lokasi layanan publik yang terdiri atas sarana pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan keamanan dan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia yang masih kekurangan konektivitas digitial,” tegasnya.
