Pemerintah didorong transparan dalam mendistribusikan pupuk subsidi. Selain itu, pemerintah harus meminimalisir penyelewengan.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI)
“Saya meminta kepada pemerintah untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang transparan agar diketahui dan sampai kepada para calon penerima manfaat,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Rabu (9/3).
Menurutnya, saat ini beban masyarakat sudah sangat berat karena disebabkan kelangkaan berbagai bahan pokok. Dimana para petani kecil merupakan kelompok yang rentan terkena dampaknya.
“Bukan rahasia apabila tingkat kesejahteraan kelompok ini masih minim dan jauh dari kata sejahtera. Apalagi pada kelompok petani penggarap. Beban hidupnya semakin berat,” ujarnya.
Dikatakan, tentu saja permasalahan ini akan berdampak pada konsumsi domestik. Selain itu, dapat diprediksi tingkat kualitas hidup petani akan semakin menurun. Berdasarkan hal tersebut, dia meminta kepada pemerintah agar satu-satunya harapan mereka untuk meringankan bebannya adalah tersalurkannya pupuk bersubsidi.
“Sehingga mereka masih bisa bertani dan mengharap sawahnya, serta menghasikan panen padi atau komoditas lainnya. Bantuan dan alokasi sebesar apapun tidak akan berdampak jika tidak tepat sasaran,” tandasnya.
Untuk itu, dia mengingatkan kesungguhan kinerja pemerintah terkait penyaluran pupuk bersubsidi. “Jadi, jangan main-main dengan rakyat kecil, kasihan mereka,” tegasnya. Dia juga meminta instansi terkait, baik itu Polri maupun TNI, ikut terlibat dalam proses pengawasan distribusi pupuk subsidi.
“Tak hanya itu, petani diminya turut proaktif melakukan pengawasan, agar hak mereka benar-benar bisa tersampaikan. Jangan sampai pupuk subsidi ini jatuh ke tangan mafia, yang pada akhirnya justru merugikan petani. Pengawasan harus dilakukan ketat dan berlapis,” tukasnya.
