Kerja keras pemerintah dan partisipasi seluruh masyarakat, telah membuahkan hasil. Yakni dengan terkendalinya kasus pandemi Covid-19, yang secara konsisten telah mendorong peningkatan mobilitas masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Acara Optimalisasi Penyaluran KUR Klaster dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemulihan Ekonomi di Palembang, Sumatera Selatan.
“Hal ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktvitas ekonomi mulai pulih kembali. Dimana perekonomian Indonesia mampu tumbuh positif sebesar 5,02 persen (yoy) pada triwulan IV-2021,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Hal itu disampaikannya dalam Acara Optimalisasi Penyaluran KUR Klaster dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemulihan Ekonomi di Palembang, Sumatera Selatan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,69 persen (yoy).
“Semua komponen permintaan agregat dan sektor ekonomi tumbuh positif. Tentunya situasi ini juga akan memicu peningkatan aktivitas bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” ujarnya.
Dikatakan, pemerintah telah mendorong peningkatan akses dan pengembangan UMKM, melalui peningkatan ketentuan porsi kredit UMKM. Dimana diatur dalam PBI Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
“Di tahun 2019, harga sawit sempat berada di kisaran Rp 900,00/kg TBS. Di tahun ini, harga sawit mencapai harga tertinggi selama ini yakni sebesar Rp 3.600,00/kg TBS. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi pekebun rakyat,” tandasnya.
Khusus untuk dana replanting sawit juga sudah dinaikkan menjadi Rp 30 juta per hektar dari yang sebelumnya Rp 25 juta per hektar. Pemerintah juga melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dimana hal itu berperan penting dalam percepatan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Dimana pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan anggaran PC-PEN sebesar Rp 455,62 triliun.
“Penyaluran KUR pada tahun 2022 hingga tanggal 28 Februari 2022 tercatat sebesar Rp 55,06 triliun (14,75 persen dari target tahun 2022 Rp 373,17 triliun) dan diberikan kepada 1,26 juta debitur,” jelasnya.
Rendah
Sehingga total outstanding KUR pada 28 Februari 2022 sebesar Rp 412 triliun dengan nonperforming loan (NPL) yang relatif rendah sebesar 0,98 persen. Porsi penyaluran KUR tahun 2022 per sektor terbesar disalurkan di sektor perdagangan (44,8 persen) disusul sektor pertanian (30,5 persen) dan jasa (13,7 persen).
“Pemerintah juga telah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen dari akhir Juni 2022 menjadi akhir Desember 2022. Dengan demikian, suku bunga KUR sampai dengan akhir Desember 2022 hanya sebesar 3 persen. Selain itu, Pemerintah juga menyediakan grace period selama 5 tahun,” paparnya.
Dengan dukungan tersebut, pekebun membayar cicilan setelah tanaman sawitnya menghasilkan. Dalam pengembangan UMKM, Pemerintah mengeluarkan kebijakan antara lain, mewajibkan bank menyalurkan kredit minimal sebesar 30 persen dari total kredit pada tahun 2024.
“Kemudian meningkatkan besarnya kredit UMKM menjadi Rp 10 miliar, restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19, serta relaksasi kebijakan dan penambahan plafon KUR,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga melakukan penyerahan KUR secara kelompok, seperti untuk usaha bakso, kelapa sawit, pembuat songket dan pekebun sawit.
“Saya mengapresiasi pencapaian KUR Sumatera Selatan yang NPL rendah dan capaiannya meningkatkan 100 persen ditahun 2020 sekitar Rp 4,4 triliun, ditahun 2021 menjadi Rp 8 triliun,” tuturnya,
Program yang terdiri dari klaster Penanganan Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi ini akan terus dimonitor secara intensif. Hal itu agar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Di tahun ini, UMKM juga akan mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran PEN guna mendorong pemulihan yang lebih cepat.
“Penyaluran KUR terus menunjukkan peningkatan dimana realisasi KUR tahun 2021 meningkat 42 persen dibandingkan tahun 2020, sehingga mencapai Rp 281,86 triliun (98,9 persen dari perubahan target tahun 2021 sebesar Rp 285 triliun) dan diberikan kepada 7,4 juta debitur,” ucap Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir.