Banyak Ditemukan Sikap dan Gerakan yang Menolak Kebijakan Negara

Dalam ikut mengawal pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural, TNI – Polri dapat mengambil peran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Banyak Ditemukan Sikap dan Gerakan yang Menolak Kebijakan Negara

Ketua DPR RI Puan Maharani saat tiba di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta untuk memberikan pembekalan dalam Rapim TNI - Polri Tahun 2022, Selasa (1/3). (Foto: Biro Protokol dan Humas DPR RI)

Wowsiap.com - Dalam ikut mengawal pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural, TNI – Polri dapat mengambil peran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Khususnya dalam situasi menghadapi pandemi

“Termasuk pentingnya mengobarkan energi positif, memperkuat semangat kerja bersama, dan gotong royong dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sebab, masih banyak ditemukan sikap dan gerakan yang menolak kebijakan negara,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3).

Hal tersebut disampaikannya saat memberi pembekalan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022. Menurutnya, terdapat sekelompok masyarakat yang menolak berbagai bentuk protokol kesehatan dan menolak divaksin karena pemikiran yang sempit.

Bahkan, kata dia, dalam sistuasi pandemi, masih saja ada kelompok politik yang mencoba memancing di air keruh. Yakni dengan memanfaatkan pandemi demi kepentingan politik pencitraan, atau bahkan melakukan penggalangan untuk mendiskreditkan kebijakan negara.

“Untuk itu, Ketua DPR mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan dan percaya kepada pemerintah yang terus berusaha memberikan upaya terbaiknya. Khususnya dalam melindungi rakyat di masa pandemi,” ujarnya.

Sebab, kata dia, apapun kebijakan negara yang baik, tidak akan dapat berjalan efektif apabila situasi masyarakat tidak kondusif. Lebih lanjut, dia mengataan bahwa agenda nasional reformasi struktural saat ini yang diarahkan pada tiga fokus utama.

“Yakni pembangunan sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Lalu penyediaan infrastruktur yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, digital, energi, pangan, dan upaya mendorong industrialisasi,” tandasnya.

Berhenti
Serta yang terakhir adalah institutional development berupa reformasi birokrasi dan regulasi dan mendorong kemudahan berusaha. Dia juga mengatakan, kegiatan ekonomi tidak boleh berhenti seluruhnya.

“Sebab akan berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat dan akan menurunkan kualitas kesejahteraan rakyat. Dampak pandemi di bidang ekonomi, terlihat dari terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Dimana pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai minus 2,71 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun mulai membaik di tahun 2021 dengan angka 3,69 persen.

“Diharapkan, pemulihan ekonomi dapat diperkuat dan dipercepat. Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin meningkat. Dampak pandemi juga dirasakan langsung oleh masyarakat usia kerja,” jelasnya.

Dimana yang terdampak mencapai 21,3 juta penduduk atau 10,3 persen dari usia kerja. Jumlah yang sangat signifikan. Sedangkan dalam dunia usaha, terdapat lebih dari 5 juta pelaku usaha di Indonesia mengalami tekanan usahanya selama pandemi.

“Sehingga membutuhkan restrukturisasi kredit di perbankan mencapai lebih dari Rp 800 trilliun,” tukasnya.

TNI Polri ekonomi pandemi politik pencitraan