Wacana penundaan Pemilihan Umum 2024 yang didalilkan karena Indonesia masih dalam situasi pandemi dan kesulitan anggaran, memang sejauh ini belum direspon oleh masyarakat lapis bawah.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI)
“Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elit politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elit politik bisa ditawur oleh rakyat,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Senin (28/2).
Seperti diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, disuarakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan diamini oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
“Satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa, hanya melalui pemilu lima tahunan. Karena sistem hasil amandemen hanya memberi ruang itu,” ujarnya.
Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. “Lalu, sekarang cari akal untuk menunda pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas. Dan Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas,” tandasnya.
Dia mengingatkan, dasar negara ini adalah ketuhanan. Rakyat sebagai pemilik negara, bukan orang yang tidak mengerti. Mereka sangat punya kearifan berpikir.
“Bahkan dengan logikanya, rakyat mengatakan, kalau tidak punya anggaran, kenapa yang ditunda bukan pembangunan Ibu Kota Negara,” tegasnya. Lagipula, lanjutnya, para elit politik seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan Presiden.
“Kasihan Pak Jokowi. Beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu. Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar konstitusi,” imbuhnya.
Dia juga tidak setuju bila ada elit yang mencari celah untuk mengakali konstitusi. Adapun sistem demokrasi Pancasila yang asli yang sebelum dilakukan amandemen, menurutnya adalah adalah yang paling cocok untuk Indonesia.
