Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin menyayangkan sikap Ketua Umum Islam Nahdlatul Ulama (NU).
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto: Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI)
“Pernyataan ketua umum ormas Islam terbesar di Indonesia itu seolah membenarkan sikap politik praktis para elit politik, yang berinisiatif mewacanakan isu politik pragmatis yang inkonstitusional itu,” katanya, Senin (28/2).
Menurutnya, sejak awal dirinya menghormati sikap tegas Ketua Umum NU, yang tegas menyatakan keengganan NU untuk terlibat dalam politik praktis. Bahkan, pengurus NU dilarang keras untuk terlibat dalam politik praktis.
“Pada dasarnya, semua pihak - baik individu maupun kelompok - berhak untuk menyatakan sikap politiknya di hadapan publik. Tapi jika itu sikap politik yang bertentangan dengan konstitusi dan UU sebagai hukum positif, tentu itu sangat naif dan berbahaya bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebab, kata dia, pernyataan ketua umum ormas Islam bisa dianggap sebagai fatwa oleh anggotanya. Sehingga tidak tepat jika ketua umum yang sangat ditunggu kebijaksanaannya dalam menjawab kecemasan publik atas sebuah anomali politik, justru menyatakan sikap politik yang tidak mendidik secara demokrasi.
“Meski demikian, dorongan politik yang berpotensi memperpanjang masa jabatan presiden harus segera direspon secara tegas oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga rakyat tidak dibingungkan oleh sikap dukungan politik yang secara jelas menyalahi konstitusi dan moral demokrasi ini,” tandasnya.
Isu tersebut juga sangat berpotensi menyebabkan keterbelahan politik dan segregasi sosial, yang bisa meletupkan api konflik horizontal. Dan akan menjadi preseden buruk demokrasi Indonesia ke depannya.
“Saya kira Pak Jokowi tidak menghendaki itu. Presiden harus segera meredam polarisasi politik yang kian menyita perhatian publik dan energi bangsa ini. Kita berharap sikap politik dan kenegarawanan Pak Jokowi, yang menolak wacana penundaan pemilu akan menjadi akhir dari wacana yang menggelikan ini,” tegasnya.
Seperti diketahui, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menganggap usulan penundaan Pemilu 2024 masuk akal. “Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal. Mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini,” ucapnya di Pondok Pesantren Darussalam Pinagar, Pasaman Barat, Sumatera Barat, Minggu (27/2).
