Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilihan Umum 2024 ditunda. Usulan tersebut disampaikannya setelah menerima pelaku UMKM, para pengusaha dan para analis ekonomi.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. (Foto: Winarso)
“Dari seluruh masukkan itu, saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze atau pembekuan ekonomi, untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi,” katanya di Ruang Delegasi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/2)
Menurutnya, penundaan itu antara setahun atau maksimal dua tahun. Dia menambahkan, banyak masukan dari kalangan dunia usaha. Dimana memasuki tahun 2022 sangat optimis melihat peluang ekonomi.
“Nantinya, akan banyak momentum-momentum ekonomi untuk recovery terhadap dua tahun pandemi yang tidak efisien. Bahkan sebetulnya, sejak 2021 telah dilakukan restarting ekonomi yang cukup baik,” ujarnya.
Dimana mereka menyatakan bahwa 2022-2023 akan ada tren, dan momentum-momentum perbaikan yang dahsyat. Sehingga akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara-negara manapun.
“Beranjak dari masukan masukan itu, termasuk hasil kunjungannya ke berbagai daerah, setelah mengalami masa dua tahun bisa dikatakan terjadi inefisiensi dan stagnasi kegiatan sosial, politik, ekonomi masyarakat dan yang paling terpukul adalah UMKM,” tandasnya.
Diabaikan
Dimana UMKM mengalami masa sulit, ekonomi, sosial, pendidikan dan politik juga mengalami stagnasi dua tahun. Dari kunjungannya ke daerah dan melihat prospek yang sangat positif ke depan, momentum tersebut tidak boleh diabaikan.
“Momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan. Atas dasar itu, saya melihat jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu yang sudah direncakan tahun 2024,” tegasnya.
Sebab, menurutnya, pemilu biasanya ada tiga kondisi. Yang pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze pembekuan wait and see, lalu agresivitas ekonomi saat pemilu.
“Kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan yang biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainly ekonomi. Sehingga mengganggu suasana momentum yang sangat bagus apalagi pasca G-20,” ucapnya.
Ketiga, pemilu juga dikhawatirkan, menjadi eksploitasi ancaman konflik. Meski hal tersebut tak menjadi harapan semua pihak. Ke depan, dirinya akan mengkomunikasikan penundaan pemilu tersebut kepada para pimpinan partai politik.
“Usulan ini akan saya sampaikan ke teman-teman pimpinan partai. Lalu saya usulkan ke Presiden, bagaimana apakah bisa? Ya nanti kita lihat saja, apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Ini usulan saya,” tukasnya.
