Pers Diminta Berani Beradaptasi dan Berinovasi

“Melalui tugas jurnalistik yang diemban oleh rekan-rekan wartawan-wartawati sekalian, mari jadikan ini sebagai ladang pengabdian kepada masyarakat. Sekaligus wujud aktualitas dan pelayanan terbaik kepada Tuhan,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Hal itu disampaikannya saat membuka acara Buka Tahun Bersama Paguyuban Wartawan Katolik (PWKI), yang berlangsung secara virtual. Menurutnya, disrupsi teknologi sebagai dampak pandemi Covid-19, menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dan inovasi. 

“Selama masa pandemi Covid-19, terjadi pembatasan mobilitas dan aktivitas fisik. Hal itu telah mengubah cara hidup masyarakat, berkomunikasi hingga mengakses dan mencari sumber informasi dari media,” ujarnya.

Di sektor konsumsi media, kata dia, terjadi pergeseran konsumsi media yang dinikmati oleh masyarakat. Dimana konsumsi media konvensional mengalami tren yang terus menurun selama satu dekade terakhir, dari tahun 2011 hingga tahun 2021.

“Tren tersebut terlihat dari konsumsi media cetak yang turun sebesar 50 persen, televisi sebesar 24 persen dan radio sebesar 19 persen. Di sisi lain, media berbasis dekstop mengalami peningkatan konsumsi sebesar 25 persen dan media berbasis seluler sebesar 460 persen,” tandasnya.

Sementara di sektor produksi, 75 persen eksekutif perusahaan global di bidang komunikasi, jurnalisme dan media massa menyampaikan, kebutuhan untuk berinovasi tidak pernah lebih tinggi dari sebelumnya.

Mitra Kerja
Kemudian, 86 persen dari para eksekutif tersebut percaya bahwa untuk bersaing di dunia yang serba digital, dibutuhkan strategi bisnis yang memposisikan audiens serta pelanggan sebagai mitra kerja.

“Berdasarkan data tersebut, kami mendorong ekosistem pers perlu terus berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi disrupsi teknologi dan pandemi Covid-19. Terus perkuat kolaborasi, tumbuhkan inovasi bersama-sama kita songsong Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju,” tegasnya.

Dia menjelaskan, dalam Peringatan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari lalu, pemerintah telah membahas berbagai upaya. Khusunya dalam menciptakan fair level of playing fields, sebagai pelaku industri media mainstream konvensional dengan media baru, the new media seperti over the top.

“Salah satu upaya konkret yakni pemerintah akan menindaklanjuti usulan draft publisher rights yang diajukan Dewan Pers dan Task Force Media Sustainability, berupa payung hukum setingkat peraturan pemerintah,” tuturnya.

Saat ini pemerintah juga tengah membahas yang intensif berkaitan dengan regulasi tersebut.  Meskipun bukan silver bullet untuk memastikan ekosistem industri pers yang independen dan berkelanjutan, ketentuan publisher rights merupakan salah satu alternatif kebijakan publik.

“Yang menempatkan posisi industri pers setara dengan platform digital dengan jumlah pengguna yang besar. Melalui payung hukum tersebut, saya berharap dapat mewujudkan konvergensi industri media di tanah air,” imbuhnya.

Dikatakan, kebutuhan akan pembentukan publisher rights tidak terlepas dari pandemi Covid-19. Yang mana telah mengakibatkan disrupsi pada berbagai bidang kehidupan termasuk pers dan jurnalisme. 

“Kami telah dan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga-lembaga terkait. Khususnya dalam penyusunan regulasi ini, untuk merespons tuntutan perkembangan digital,” tukasnya.