Pemerintah diminta lebih serius dan fokus dalam menyusun rencana mengentaskan dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Dimana ditargetkan hingga tahun 2023 mendatang.
Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, (Foto: Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI)
“Sebab yang dibutuhkan masyarakat - terutama akibat terdampak pandemi Covid-19 - adalah terjamin kebutuhan dasar mereka. Misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan ekonomi dan terjaminnya kesehatan disaat pandemi seperti sekarang ini,” kata Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sylviana Murni.
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga tiga juta penduduk pada tahun 2023. Kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini menjadi salah satu kebijakan prioritas yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
Menurut Sylviana, pandemi telah menghantam aspek ekonomi masyarakat. Sehingga pemerintah perlu hadir memberikan rasa tenang dan aman. Hal itu agar optimisme masyarakat juga tumbuh untuk bangkit kembali dari krisis yang sudah hampir dua tahun menerjang Indonesia.
“Untuk itu, pemerintah harus serius menempatkan tiga aspek mendasar, yaitu pendidikan, kesejahteraan ekonomi dan kesehatan menjadi agenda prioritas. Sehingga implementasinya pun diprioritaskan melalui program kerja nyata,” ujarnya.
Sebab, jangan sampai karena kondisi tersebut tidak diantisipasi dengan baik, pemerintah dan negara kehilangan wibawa di depan rakyatnya. Misalnya, aturan PPKM diketatkan tapi pelanggaran terus terjadi karena berbenturan dengan kebutuhan masyarakat yang paling dasar, yaitu ekonomi.
Sebelumnya, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, stagnannya perekonomian domestik rumah tangga, maka akan berdampak pada ketidakmampuan keluarga masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, juga akan berdampak terhadap pemenuhan kesehatan menjadi tidak maksimal.
“Faktor ekonomi dapat dipastikan setiap anggota keluarga tidak mendapat makan yang cukup dan perlindungan kesehatan, dan dampak paling besar adalah tidak mendapat akses pendidikan yang layak,” tandas LaNyalla.
Menurutnya, tiga juta penduduk yang menjadi target penurunan kemiskinan perlu menjadi prioritas guna dituangkan dalam bentuk program yang konkret. Serta dilaksanakan secara terstruktur, masif, konsisten dan berkelanjutan. “Jika tidak menjadi fokus, saya kurang yakin target tersebut dapat tercapai,” tegasnya.
