Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sebagai peraih nobel perdamaian 2022-2023.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. (Foto: Biro Protokol dan Humas DPR RI)
“Dengan ini saya secara resmi mengajukan NU-Muhammadiyah sebagai wakil Indonesia untuk penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2022 atau 2023. NU-Muhammadiyah layak memerima penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian,” katanya dalam konferensi pers di Media Centre DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2)
Sebagai bentuk keseriusannya, dia akan membentuk tim teknis untuk menulis surat pencalonan resmi dan mengirimkannya kepada panitia di Parlemen Norwegia. Lalu, dia juga akan meminta Presiden Joko Widodo memberikan surat dukungan resmi kepada pencalonan tersebut.
“Saya sungguh-sungguh mengajak semua kalangan dan wabilkhusus Presiden Jokowi, memohon beliau memberi support sepenuhnya. Sebab sebagai Presiden RI, Jokowi juga sangat berhak mengajukan pencalonan dan atau memberikan dukungan kepada nominasi,” ujarnya.
Pihaknya juga akan bertemu dengan Dubes Norwegia di Jakarta, untuk menyerahkan surat pencalonan tersebut. Selain itu, akan menemui dan berdialog dengan Ketua Parlemen Norwegia di Oslo, untuk menyerahkan pencalonan tersebut.
“Indonesia yang damai, toleran dan bersatu hanya bisa terjadi berkat peran aktif dan sumbangsih NU-Muhammadiyah. Dengan ajaran Islam yang rukun dan welas asih, maka NU-Muhammadiyah telah merajut dan merawat kompatibilitas antara Islam dan demokrasi, perdamaian, pencegahan konflik dan kebebasan beragama serta berkeyakinan,” tandasnya.
Berkat NU-Muhammadiyah, kata dia, Indonesia dapat menjadi contoh negara dengan penduduk muslim terbesar dan menjalankan sistem demokrasi dan negara yang stabil dan aman. Yang kedua, NU-Muhammadiyah telah bertahun-tahun aktif berkontribusi melakukan upaya-upaya perdamaian, bantuan kemanusiaan dan advokasi secara internasional untuk membuat dunia lebih damai.
“Antara lain seperti, membela dan memulihkan hak-hak kaum minoritas. Lebih lanjut, NU melalui Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) memulai World Conference on Religion and Peace (WCRP),” tegasnya.
Penyelesaian Konflik
Dikatakan, NU juga telah hadir mengupayakan penyelesian konflik di Israel-Palestina dan Afghanistan. NU juga mempelopori International Conference of Islamic Scholars (ICIS), International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISMIL).
“Sedangkan Muhammadiyah juga telah bertahun-tahun aktif menjadi anggota International Counter Group (ICG) dan Center for Dialogue and Coorporation among Civilisations (CDCC). Muhammadiyah telah bertahun-tahun berperan aktif dalam resolusi konflik di berbagai negara,” tuturnya
Antara lain seperti konflik Moro dengan pemerintah Filipina, Afrika Tengah dan berbagai gerakan kemanusiaan lainnya seperti di Nigeria, Thailand, Myanmar dan Palestina. NU-Muhammadiyah telah berjasa dan memainkan andil besar dalam memajukan dan mewujudkan narasi dan praktik Islam damai, Islam toleran (Islam rahmatan lil alamin dan Islam washathiyah).
“Tidak saja di tingkat Indonesia, tetapi juga di tingkat global dalam berbagai forum internasional dan lembaga pendidikan Internasional. Dalam berbagai bentuk dan kegiatan, lanjutnya, NU-Muhammadiyah telah memberi pengertian, memberi contoh, dan menularkan ajaran, nilai-nilai, dan praktik Islam damai dan Islam toleran kepada para warga negara, sarjana, pemuka agama dan pengambil kebijakan di negara-negara muslim,” paparnya.
Termasuk di Pakistan, Afganistan, Tunisia, Malaysia dan lainnya. Dimana di dalamnya ajaran tentang hak-hak perempuan dan keseteraan kaum perempuan. NU-Muhammadiyah juga telah berjasa besar dalam memulihkan demokrasi dan hak asasi manusia tahun 1998 dan mengakhiri masa rezim otoriter Soeharto selama 30 tahun.
“Pemulihan demokrasi, artinya pemulihan hak sipil dan hak Ekosob kepada seluruh warga Indonesia, sejalan dan dijamin oleh UUD 1945 dan Universal Declaration of Human rights (UUDR). Sejarah telah mencatat, para tokoh dan cendekiawan NU-Muhammadiyah telah ikut aktif menjadi penggerak dan pemrakarsa berbagai kebijakan publik dan UU yang menandai pulihnya sistem demokrasi dan lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia,” jelasnya.
Diantaranya, UU Hak Asasi Manusia, Penghapusan Diskriminasi kepada Etnis China, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Antikorupsi dan sebagainya. NU-Muhammadiyah aktif dalam pengembangan Islam nusantara dan Islam berkemajuan.
“Hal itu sebagai cara membendung berbagai gerakan-gerakan kekerasan yang mengatasnamakan Islam dan bertolak belakang dengan ajaran dan nilai nilai islam. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang memajukan moderasi beragama,” terangnya.
NU-Muhammadiyah, sudah berjasa besar mengurangi dan menghapuskan sumber-sumber dan bibit-bibit kekerasan serta konflik (pencegahan radikalisasi dan deradikalisasi). Melalui ribuan unit pondok-pondok pesantren, dan sekolah- sekolah dasar-menengah, serta pendidikan tinggi, kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu terus menyemaikan Islam damai dan toleran.
