Konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dinilai lebih menonjolkan relasi kuasa antara pemerintah dengan rakyatnya.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. (Foto: Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI)
“Saya kira pembangunan Bendungan Bener ini bagus, pemanfaatannya banyak. Tapi, bagaimana kemudian mitigasi antara kepentingan yang didasari persepsi masyarakat kontra dengan perencanaan pelaksanaan pembangunan,” kata anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, Selasa (15/2).
Di sisi lain, desa tersebut bukan lokasi dan tidak secara langsung terdampak pembangunan Bendungan Bener. Sebab, pembangunan bendungan seluas 590 hektare ini lokasinya sejauh 10 kilometer dari Desa Wadas.
“Di sisi lain, bebatuan andesit yang ada di Desa Wadas akan menjadi sarana penunjang bagi proyek pembangunan yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Karena itu, saya cukup berbaik sangka tatkala ada salah seorang pejabat menteri yang menyebut bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan dalam pengukuran lahan di desa tersebut,” ujarnya.
Sebab dalam asumsinya, bisa jadi tanpa kekerasan yang dimaksud tersebut adalah ketidakadaan penembakan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat sipil. Tapi, kalau datang ke Desa Wadas, tentu tidak sesimpel itu kesimpulannya.
“Apalagi, kalau kekerasan itu diperluas definisinya ya memang kita temukan. Saya kira juga yang ditayangkan di berbagai media mainstream, terutama televisi. Itu kan semuanya mengambil gambar itu dari sudut pandang berbeda,” tandas Arsul yang juga Wakil Ketua MPR RI tersebut.
Selain itu, Komisi III juga sudah datang ke sana untuk mendapatkan data primer langsung dari lokasi.
