Persoalan kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga kedelai tidak boleh menjadi faktor yang mengeskalasi masalah.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI)
“Harga kebutuhan pokok yang bergejolak selalu menjadi isu yang sangat sensitif, terlebih jika tidak segera ditangani. Kredibilitas pemerintah sebagai regulator, menjadi taruhan,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin (14/2).
Hal itu karena masyarakat akan mempertanyakan kapabilitas pemerintah mengelola kebutuhan pokok. Keluh kesah masyarakat itu hendaknya didengarkan dan direspon oleh pemerintah, khususnya para menteri ekonomi di kabinet.
“Pemerintah hendaknya all out mengatasi dua masalah ini, karena berkait dengan kebutuhan semua rumah tangga dan kepentingan jutaan pelaku UMKM. Pemerintah diharapkan lebih peka pada keluh kesah para ibu rumah tangga dan jangan sekali-kali pernah menyederhanakan persoalan ini,” ujarnya.
Sebagai masalah yang sedang dihadapi semua rumah tangga Indonesia, kata dia, tingginya harga kedelai - dan kelangkaan minyak goreng - sudah memasuki bulan kedua. Lonjakan harga kedelai terjadi karena berkurangnya pasokan ke pasar dalam negeri.
“Pasokan kedelai berkurang, karena volume produksi di negara produsen menurun. Dalam kasus kedelai, ketergantungan Indonesia akan produk impor memang tak terhindarkan,” tandasnya.
Kecenderungan ini terjadi karena produksi dalam negeri terus menurun dan tak bisa memenuhi permintaan masyarakat. Sehingga, awal Februari 2022, harga kedelai di pasar global berkisar Rp 11.240 per kilogram.
“Dari total kebutuhan yang mendekati tiga juta ton, total produksi dalam negeri hanya mampu memasok kurang dari 10 persen. Sisanya, mau tak mau, impor dari Amerika Serikat dan beberapa negara produsen lainnya,” tegasnya.
Maka, ketika produksi kedelai di di beberapa negara produsen menurun, Indonesia harus mencari jalan keluar. Yakni dengan melakukan pendekatan kepada negara produsen lainnya.
