Terbentuknya Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, dianggap akan berdampak positif bagi pembangunan wilayah di sekitarnya. Terutama yang berperan sebagai daerah penyangga.
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. (Foto: Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI)
“Termasuk Sulawesi Selatan. Apalagi selama ini Sulsel merupakan salah satu daerah pemasok beberapa kebutuhan bagi Kaltim yang notabene merupakan lokasi IKN,” kata Wakil Ketua DPD RI Mahyudin di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (9/2).
Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja membahas Peluang, Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Sulsel. Menurutnya, sejak lama kebutuhan masyarakat Kaltim seperti beras, diambil dari Pinrang, Sulsel dan diangkut melalui kapal-kapal ke Kaltim.
“Semua daerah penyangga di sekitar IKN, baik itu di Kalimantan maupun Sulawesi, seharusnya bisa menangkap peluang dari terbentuknya IKN. Namun, kadang daerah menghadapi berbagai kendala dalam mencapai berbagai potensi dan peluang yang dimilikinya. Maka, di situlah peran penting DPD,” ujarnya.
Dikatakan, kehadiran DPD ke berbagai daerah selama ini, termasuk di Sulsel adalah dalam rangka memberikan jalan bagi daerah. Khususnya dalam menghadapi berbagai hambatan pembangunan.
“DPD RI dalam fungsinya sebagai representasi daerah, perlu sering bersinergi langsung dengan pemerintah daerah. Sehingga tidak ada disparitas pembangunan antar daerah, maupun antara pusat dan daerah,” tandasnya.
Dengan sinergi itu, akan meminimalkan hubungan yang selama ini terkesan tidak 'nyambung' antara DPD dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, semua anggota DPD harus rajin dan proaktif ke daerah-daerah.
“Yakni untuk melihat langsung kondisi daerah, dan memperjuangan berbagai kebutuhannya di pemerintah pusat,” tegasnya.
