Komite I DPD RI meminta agar Kementerian Pertahanan dapat memperhatikan wilayah perbatasan, sebagai salah satu aspek penting.
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. (Foto: Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI)
“Karena selama ini, wilayah perbatasan sering mengalami kompleksitas masalah yang berpengaruh pada kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan,” kata Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.
Menurutnya, wilayah perbatasan seringkali masih terisolir, tertinggal, infrastruktur yang minim, pengawasan yang lemah. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang memadai dalam kawasan perbatasan.
“Karena itu, kami mendorong adanya sinergi yang kuat antara DPD RI dengan Kemhan dalam upaya penyelesaian berbagai isu terkait pertahanan dan keamanan di seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya terkait pelaksanaan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang menjadi salah satu program Kemhan,” ujarnya.
Dikatakan, pertahanan bukan tugas dari pemerintah pusat saja. Akan tetapi juga pemerintah daerah. Karenanya, pemerintah daerah juga didorong untuk dapat memberikan konsentrasi atas persoalan-persoalan tersebut.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra menjelaskan bahwa anggaran Kemhan sangat kecil dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dijaga. Sehingga, keberadaan komponen cadangan melalui Sishankamrata merupakan senjata ampuh.
“Khususnya dalam menghadapi kekuatan atau ancaman militer negara asing yang memiliki teknologi yang tinggi. Sedangkan untuk wilayah perbatasan, pemerintah telah membangun pos-pos batas dengan baik,” tandasnya.
Bahkan pemerintah juga telah membangun Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Kemhan juga berupaya melihat dari sisi kesejahteraan.
“Kita sudah membangun jalan JIPP di Kalimantan, hampir 1.000 km. Dengan dibangun jalan tersebut, mudah-mudahan akan menyejahterakan wilayah-wilayah di perbatasan,” tukasnya.
