Badan Siber dan Sandi Negara BSSN seharusnya all out mewujudkan efektivitas keamanan siber nasional. Hal itu demi keamanan dan stabilitas nasional serta demi keamanan setiap pribadi warga negara,
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: mpr.go.id)
“Daftar panjang kasus peretasan data yang menimpa institusi negara, semestinya mendorong semua pihak untuk peduli pada aspek keamanan siber nasional. Apalagi, sebelum hacker membidik Bank Indonesia, Badan Siber dan BSSN pun pernah mengalami serangan,” kata kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin (24/1).
Dimana pada 21 Oktober 2021, situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik BSSN juga diretas oleh hacker. Lalu pada November 2021, terungkap bahwa pusat data Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil diretas oleh hacker.
“Tidak kurang dari 28.000 data anggota Polri dibagikan di Raidforum. Datanya mencakup nama, alamat, pangkat, satuan kerja, tanggal lahir, jenis pelanggaran, nomor HP hingga email,” ujarnya.
Bukan hanya BI, BSSN dan Polri yang pernah mengalami serangan siber. BSSN mencatat, sejumlah situs milik institusi pemerintah rentan diretas oleh hacker. Peretasan dengan metode web defacement marak terjadi dari Januari hingga Oktober 2021.
“Paling banyak menerima serangan itu adalah sektor pendidikan tinggi, yakni 36,66 persen, situs milik swasta 25,84 persen. Sedangkan situs pemerintah daerah 17,57 persen dan situs pemerintah pusat 9,2 persen,” tandasnya,
Dari hasil identifikasi, BSSN mencatat ada beberapa penyebab. Misalnya, kerentanan pada aplikasi generik. Selain itu, institusi tidak memiliki perimeter keamanan maupun visibilitas yang memadai.
“Kalau penyebabnya sudah teridentifikasi, tindakan selanjutnya yang diperlukan adalah mengupayakan perbaikan. Hal itu agar data-data penting dan strategis bisa tetap terlindungi,” tegasnya.
Rekomendasi
Untuk keperluan itu, BSSN diharapkan memberi rekomendasi kepada semua insitusi pemerintah tentang strategi meminimalisir serangan siber. Walaupun tidak mudah, karena perubahan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu cepat, efektivitas keamanan siber nasional harus terus diupayakan.
“Utamanya karena TIK sudah menjadi bagian penting dalam mekanisme dan proses layanan publik hingga pengembangan ekonomi digital. Lebih dari itu, efektivitas keamanan siber dapat membangun kredibilitas negara,” ucapnya.
Semua pihak tentu ingat bahwa tidak sedikit masyarakat yang mengeluh karena maraknya kejahatan terhadap data pribadi akibat peretasan. Pada aspek keamanan siber, Indonesia sudah mencatat kemajuan yang layak diapresiasi.
“Hal ini tercermin pada laporan International Telecommunication Union (ITU) tahun 2021. Disebutkan dalam laporan itu bahwa Global Cyber Security Index Indonesia per 2020 berada di peringkat 24 dari 194 negara,” tuturnya.
Perkembangan itu positif, karena per 2018, Indonesia masih di peringkat 41. Lalu, pada tingkat regional, Indonesia menempati peringkat enam di Asia Pasific dan peringkat tiga di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia.
“Tetapi, pencapaian progres pada aspek keamanan siber tidak boleh membuat Indonesia lengah. Kasus peretasan terbaru yang menimpa BI, BSSN dan Polri harus dikedepankan sebagai peringatan hal itu agar efektivitas keamanan siber nasional terus diupayakan secara berkelanjutan, sejalan dengan kecepatan perubahan TIK,” imbuhnya.
Karena TIK terus berubah dengan cepat, maka aspek keamanan siber akan selalu menjadi isu atau masalah yang akan dihadapi oleh semua negara, termasuk Indonesia. Dan, untuk meminimalisir serangan siber, Indonesia mau tak mau harus antisipatif.
“Dalam konteks itu, kontribusi BSSN tentu saja sangat diharapkan. TIK dengan kecepatan perubahannya, sudah menjadi bagian tak terpisah dalam kehidupan bersama, kini dan di masa depan,” jelasnya.
Untuk memroses berbagai keperluan, baik negara, daerah dan maupun setiap pribadi mengandalkan TIK. Namun, sudah menjadi pengetahuan Bersama, pemanfaatan TIK tak luput dari risiko dan ancaman serangan siber.
“Untuk meminimalisir risiko dan ancaman itu, menjadi kewajiban BSSN sebagai garda terdepan untuk tampil dengan rancangan program dan rekomendasi-rekomendasi tentang efektivitas keamanan siber nasional. BSSN harus tangguh dan efektif. Pemerintah pun diharapkan responsif dengan kebutuhan anggaran BSSN,” tukasnya.
