Pembatalan Larangan Ekspor Batu Bara Mencla-Mencle

“Faktanya baru sepuluh hari sejak ditetapkan kebijakan pelarangan ekspor batu bara, namun sudah dicabut kembali. Ini kan terkesan kebijakan yang mencla-mencle dan tidak berwibawa,” kata anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, Selasa, (11/1).

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Perpres larangan ekspor batu bara selama satu bulan penuh. Pemerintah juga meminta kepada semua perusahaan batu bara menjual komoditas produksinya ke PLN.

Tapi baru sepuluh hari kebijakan tersebut dilaksanakan, pemerintah melalui Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membatalkan kebijakan tersebut. Sehingga menurutnya, sebelum membuat kebijakan strategis seharusnya pemerintah membuat kajian komprehensif.

Hal itu agar ketika kebijakan tersebut diberlakukan, dapat diterima dengan baik. Selain itu, pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan harus akurat dan jangan sekedar gertak sambal, namun akhirnya mudah dilobi pengusaha.

“Kebijakan yang diambil seharusnya berbasis data komprehensif. Baik dari sisi permintaan, maupun dari sisi penyediaan batu bara,” ujarnya. Karena bila berdasarkan fakta di lapangan, kata dia, yang nakal bukan hanya sebagian pengusaha batubara yang tidak memenuhi kewajiban DMO dan tetap nekat mengekspor.

“Akan tetapi juga manajemen pengadaan batubara di sisi PLN. Jangan sampai ketika pengusaha teriak - termasuk juga negara-negara importir batu bara Indonesia - kita baru tergopoh-gopoh merespon dan mencabut pelarangan ekspor tersebut. Sebab, kondisi itu jelas akan merusak kewibawaan negara,” tandasnya.

Dimana kewibawaan negara akan rusak di hadapan pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. Kesannya, pemerintah kita mudah diatur dan ditekan. Karenanya situasi ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. “Masak negara dengan sumber batu bara yang berlimpah bisa kesulitan dalam penyediaannya untuk listrik,” tegasnya.