Partai politik dianggap hanya menggagregasi uang dan kekuasaan serta tidak mau kehilangan itu.
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah. (Tangkapan layar: Susilo)
“Demikian pula dengan absolutisme kepemimpinan dalam parpol. Dimana hampir terjadi di semua parpol. Hal ini disebabkan karena terjadi akumulasi kenikmatan yang tidak bisa dilepaskan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, Rabu (5/1).
Hal itu disampaikannya dalam diskusi Gelora Talk bertema Menakar Reformasi Sistem Politik Indonesia, Apakah Mungkin Jadi Gelombang? Padahal menurutnya, seharusnya parpol dibangun dan ditata untuk mengorganisir masyarakat.
Hal itu sebagai fasilitasi dari sirkulasi kepemimpinan dan munculnya kader baru dalam organisasi sosial politik besar bernama negara. Namun, itu semua sudah hilang karena dalam parpol tidak ada bagaimanan mengorganisir pikiran, melainkan komando.
“Hal itu yang terjadi sehari-hari dalam parpol. Bahkan, keberadaan fraksi di parlemen telah mendistorsi fakta bahwa anggota dewan adalah wakil rakyat dan bukan wakil parpol. Karena ketika begitu menjadi anggota dewan, loyalitasnya justru kepada ketum parpolnya,” ujarnya.
Sehingga, dinamika rakyat yang diwakilinya menjadi omong kosong. Hal itu terlihat dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang belakangan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.
“Ketika ketum parpol ditelpon oleh eksekutif dengan iming-iming kursi menteri, maka semua diam termasuk wakil rakyat. Ini semua omong kosong dan harus dibongkar semua. Sebab, bahaya sekali bagi rakyat bila begini-begini saja,” tandasnya.
