Mahalnya harga minyak goreng membuat banyak pelaku usaha kecil menjerit, salah satunya adalah penjual gorengan.
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Humas DPR RI)
“Penggunaan instrumen subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit dalam penyaluran minyak goreng kemasan sederhana cukup baik,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Rabu (5/1).
Dia menambahkan, sejumlah ahli menyarankan agar diberlakukan mekanisme domestic market obligation (DMO) untuk CPO. Hal itu bisa digunakan sebagai cara menstabilkan harga kelapa sawit, yang juga perlu dipertimbangkan.
“Apapun kebijakan yang digunakan oleh pemerintah, DPR mengingatkan agar kepentingan rakyat yang harus menjadi prioritas. Saya mengapresiasi langkah pemerintah yang telah melakukan koordinasi dengan produsen dan distributor dalam upaya menyetabillan harga minyak goreng,” ujarnya.
Dia menambahkan, peran pemerintah daerah juga sangat penting. Hal itu agar dapat terus memastikan ketersediaan minyak goreng di wilayahnya masing-masing aman terkendali.
