Proses tata ulang kelembagaan riset dan teknologi nasional yang dilakukan pemerintah, dinilai sudah masuk tahap mengkhawatirkan.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. (Foto: pakmul.id)
“Yang terjadi di dunia ristek nasional sekarang adalah upaya politisasi dan dehabibienisasi oleh kelompok tertentu yang ambisius. Sehingga tak heran bila semua lembaga bentukan begawan ristek BJ Habibie dihilangkan,” kata anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, Rabu (5/1).
Menurutnya, apa yang terjadi di bidang ristek saat ini adalah efek bola salju dari politisasi iptek. Pemerintah terlalu memaksakan diri dan ‘sradak-sruduk’ dalam menata kelembagaan ristek nasional.
“Jadi terkesan bukannya menata, tetapi malah mengacak-acak. Ada beberapa kebijakan pemerintah di bidang ristek yang mengkhawatirkan. Diantaranya menghapus Kementerian Riset dan Teknologi, membubarkan Dewan Riset Nasional (DRN) menghapus LAPAN dan BATAN, membubarkan BPPT dan LIPI. Dan terakhir mengubah Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman menjadi Pusat Riset Bio Molekuler (PRBM) di bawah BRIN,” ujarnya.
Dikatakan, perombakan struktur ristek - terutama pembubaran Kemenristek - mengakibatkan tugas perumusan dan koordinasi kebijakan ristek menjadi terbelah antara Kemendikbud-Ristek dan BRIN.
“Terkait pembubaran LBM Eijkman yang digabung ke dalam BRIN menjadi PRBM Eijkman, diharapkan dapat diperkuat menjadi lembaga setingkat LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian). Apalagi, LBM Eijkman selama ini berprestasi secara internasional,” tandasnya.
Sehingga, sudah sepantasnya bila lembaga itu diperkuat dan bukan malah dilemahkan. Apalagi dilebur menjadi sekedar pusat riset, yang masih belum jelas status kelembagaan dan SDM penelitinya. Padahal, kata dia, LBM Eijkman punya tugas strategis melaksanakan amanat untuk mengembangkan riset vaksin Merah Putih.
