Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan, penyerapan Premium yang rendah selama ini bukan karena animo masyarakat yang rendah.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. (Foto: pakmul.id)
“Sehingga, premium menjadi langka di pasaran. Berbagai keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM Khusus Penugasan di berbagai tempat, membuktikan hal tersebut,” katanya, Selasa (4/1).
Dikatakan, kuota tahun 2019, 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 11 juta kl, 11 juta kl, dan 10 juta kl. Sementara, penyerapannya masing-masing sebesar 11,6 juta kl, 8,7 juta kl dan 3,4 juta kl.
Sehingga dia dia menilai Perpres No. 117/2021 yang tidak menghapus Premium, sebenarnya 'sama juga bohong' alias tidak punya makna di lapangan. Karena dengan kebijakan Premium yang tanpa penetapan kuota yang jelas, maka dapat diduga pendistribusiannya tidak akan bertambah baik.
“Malah akan semakin kacau. Bisa dibayangkan, dengan jumlah kuota Premium yang jelas saja, pada tahun-tahun sebelumnya sebesar 10 sampai 11 juta kl, tetap terjadi kelangkaan Premium, apalagi dengan kebijakan premium tanpa kuota,” imbuhnya.
Jadi, kata dia, Perpres tersebut sebenarnya hanya basa-basi saja. Sebab tidak menyelesaikan tuntutan masyarakat, yang menginginkan BBM dengan harga yang terjangkau melalui mekanisme subsidi.
“Padahal, masyarakat berharap negara hadir meringankan beban hidup mereka di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai. Kalau pemerintah serius meringankan beban rakyat, maka tetapkan kuota Premium dengan jelas, awasi ketat pendistribusiannya dan beri sanksi tegas pada BUMN penerima penugasan yang lemah dalam menjalankan tugas,” ucapnya.
