Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengapresiasi dan mengakui keberanian moral presiden Joko Widod. Sebab, Jokowi mulai menghentikan ekspor bahan mentah mineral ke negara-negara maju.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin. (Foto: Humas DPD RI)
“Ini merupakan upaya pengalihkan fokus pembangunan struktur ekonomi nasional yang lebih produktif, daripada bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat. Saya harus mengatakan ini ide dan political will yang sangat brilian,” katanya, Senin (3/1).
Dengan membangun manufaktur atau industri pengolahan bahan tambang penting di dalam negeri, kata dia, akan membuka peluang Indonesia menjadi pemain kunci pemenuhan kebutuhan energi global dalam beberapa dekade ke depan. Di samping itu, secara pasti akan menciptakan lapangan kerja yang baru, dengan dukungan infrastruktur yang kian memadai dan terkoneksi.
“Dengan diversifikasi produk, akan meningkatkan nilai tambah dan secara pasti memberikan dampak yang berarti bagi posisi neraca dagang Indonesia. Meskipun sedikit banyak akan mengganggu rantai pasok energi global dan manuai aksi protes negara maju di tengah fenomena energi global,” ujarnya.
Dengan demikian, lanjutnya, semua pihak patut berterima kasih kepada Jokowi. Karena kebijakan ini menjadi wujud dan cara Jokowi menjaga marwah dan kedaulatan bangsa dan negara Ri hadapan negara maju.
“Meski demikian, saya tak menampik bahwa ketergantungan RI terhadap industri tambang harus dikendalikan. Yakni dengan mengembangkan teknologi pengolahan hasil pertanian, kelautan dan lain-lainnya,” tandas dia.
Dikatakan, industri tambang tidak menyentuh langsung UMKM yang jumlahnya puluhan juta unit. Di saat yang sama, industri tambang sangat merugikan kualitas lingkungan. Bagaimanapun, lanjutnya, ekonomi masa depan harus dibangun dengan konsep hijau yang berkelanjutan.
Seperti diketahui, dalam sambutan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) secara virtual di Jakarta, Jokowi memastikan bahwa transformasi ekonomi tidak boleh berhenti. Bahkan reformasi struktural juga tidak boleh berhenti.
“Hal ini dikarenakan akan menjadi sebuah basic setelah kita memiliki yang namanya infrastruktur. Tidak boleh lagi meskipun ada transisi, tidak boleh ada lagi kita mengekspor bahan-bahan mentah, raw materials need to stop, sudah di-stop,” ucap Jokowi.
