Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) RI dan Vietnam Coast Guard, sepakat untuk bekerja sama dalam hal keamanan dan keselamatan maritim.
Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia saat menandatangani Memorandum of Understanding dengan Vietnam Coast Guard di Markas Besar Bakamla RI, Menteng, Jakarta, Selasa (28/12). (Foto: Humas Bakamla)
Penandatanganan MoU tersebut dilalukan di dua tempat yang berbeda, yakni Markas Besar Vietnam Coast Guard dan di Markas Besar Bakamla RI di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/12). Sebelum penandatanganan MoU kedua pucuk pimpinan Coast Guard itu melakukan komunikasi secara virtual.
Keduanya membahas poin-poin kerja sama. Setelah itu, Kepala Bakamla RI melaksanakan penandatanganan MoU, yang disaksikan oleh Chargé d'affaires Kedutaan Besar Vietnam Nguyen Ngoc Vinh dan Defence Attache of Vietnam in Indonesia Senior Colonel Do Xuan Quy.
Penandatanganan juga disaksikan oleh Deputi Inhuker Bakamla Laksda Bakamla I Putu Arya Angga S dan Direktur Kerja sama Laksma Bakamla Sandy M Latief dan Kepala Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri Mayor Bakamla Maya Veraningsih.
“Banyak kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bakamla RI, yang turut serta mengundang personel dari Vietnam Coast Guard. Antara lain seperti Head Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) pada program Capacity Building for Hacgam yang diselenggarakan di Semarang,” kata Aan Kurnia.
Kemudian, lanjutnya, Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) dan Joint Commanders Coast Guard Meeting yang merupakan pertemuan para komandan Coast Guard di kawasan Asia Tenggara.Dengan ditandatanganinya naskah kerjasama tersebut, kata dia, akan memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara Bakamla RI dan Vietnam Coast Guard.
Prioritas
Menurutnya, ada enam poin yang menjadi prioritas dalam kerja sama itu. “Yang pertama di bidang peningkatan kapasitas terkait keamanan dan keselamatan maritim melalui latihan bersama, pelatihan, pendidikan, lokakarya, dan seminar. Kedua, pelaksanaan gelar wicara antara sesama penjaga pantai,” ujarnya.
Sedangkan yang ketiga adalah berbagi informasi dan komunikasi. Lalu keempat, adalah operasi pencarian dan penyelamatan dan kegiatan pencegahan tindak kejahatan di laut.
“Adapun yang kelima adalah lawatan pelabuhan dan keenam, kegiatan penegakan hukum. Termasuk dalam pemberantasan kegiatan illegal, unregulated dan unreported fishing dengan tetap memperhatikan kedaulatan masing-masing negara,” tandasnya.
Dia berharap, dengan adanya MoU tersebut, maka kerja sama bilateral antara kedua agensi dapat terus meningkat. Khususnya dalam menjaga keamanan dan keselamatan maritim di kawasan.
