Tren kenaikan harga sembako terus membayangi pasar dan masyarakat menjelang pergantian tahun.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin. (Foto: Sakti))
“Fenomena pasar tersebut sebagai indikasi rapuhnya kedaulatan pangan Indonesia. Sebagai negara tropis yang subur, Indonesia tentu memiliki semua alasan untuk terbebas dari ketidakstabilan harga pangan,” kata Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin, Minggu (26/12).
Namun karena persoalan mendasar ini diserahkan ke mekanisme pasar bebas, Indonesia terpaksa harus terbiasa dengan inflasi pangan setiap tahunnya. Ancaman inflasi telah menunjukkan gejalanya dan signifikan menekan daya beli masyarakat.
“Terutama bagi kelompok kelas menengah-bawah. Dampaknya akan semakin berat terasa oleh masyarakat di daerah dan desa,” ujarnya. Menurutnya, grafik inflasi Yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, harus dikendalikan dengan pendekatan strategi produksi dan pasar yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
Karena pendekatan operasi pasar tidak bisa cukup meng-cover semua daerah dan tentunya tidak bisa diandalkan untuk kepentingan jangka panjang. Oleh karena itu, kata dia, instrumen logistik seperti Badan Pangan yang telah dibentuk harus segera menyiapkan langkah-langkah strategis dan fundamental.
“Khususnya dalam mengatasi permasalahan pangan, utamanya sembako. Kami ingin sistem manajemen pangan harus dilakukan secara terstruktur dari hulu sampai hilir,” tandanya.
