Permasalahan minyak goreng bukan hanya di tingkat distributor. Akan tetapi yang utama adalah di tingkat produsen.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Mulyanto. (Biro Pemberitaan DPR RI)
“Sehingga, persoalan minyak goreng dapat teratasi. Sebab meskipun pasokan bahan baku melimpah, produksi minyak goreng masih langka,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Mulyanto, Sabtu (7/5).
Akibatnya harga di pasaran masih tinggi, yakni di atas harga eceran tertinggi (HET). Dikatakan, pengumuman itu penting agar publik tahu persis masalah sebenarnya dari persoalan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng curah di pasaran.
“Saya sendiri masih meyakini, permasalahannya bukan hanya di tingkat distributor. Akan tetapi yang utama adalah di tingkat produsen,” ujarnya.
Berdasar laporan Kementerian perindustrian terakhir, menunjukkan bahwa jumlah produksi minyak goreng masih jauh di bawah angka kebutuhan harian yang 8 ribu ton per hari. Harusnya, kebijakan pelarangan ekspor CPO membuat persediaan bahan baku untuk minyak goreng domestik akan berlimpah.
“Bila kenyataannya minyak goreng nasih langka, maka patut diduga bahan baku tersebut tidak diolah menjadi minyak goreng. Akan tetapi hanya disimpan di tangki stok,” tandasnya.
Tidak Efektif
Dia menilai, bila produsen tidak berkomitmen untuk memproduksi minyak goreng curah sesuai target kuota maka kebijakan pemerintah tetap tidak akan efektif. Karenanya, dia mendesak Menperin untuk mengumumkan nama-nama produsen minyak goreng curah yang mbalelo tersebut dan memberi sanksi tegas.
“Negara jangan mau dipermainkan segelintir pengusaha nakal dan mengorbankan pengusaha yang patuh. Pemerintah agar terbuka soal ini. Karena masyarakat pun dapat memberi sanksi sosial kepada produsen mbalelo tersebut, dengan tidak membeli produk mereka,” tegasnya.
Dia menambahkan, jangan sampai kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya, berlarut-larut. Apalagi, kebijakan itu merupakan kebijakan sapu jagad.
“Karena menimbulkan dampak yang tidak sedikit terhadap penerimaan devisa negara, termasuk kepada petani sawit rakyat, ini berlarut-larut,” tukasnya.
