Pemerintah Perlu Antisipasi Sanksi Ekonomi Uni Eropa Terhadap Rusia

“Oleh karenanya, pemerintah diminta untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang timbul. Terutama berkaitan dengan sanksi ekonomi dari Uni Eropa untuk Rusia, yang mulai dibahas,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Jakarta, Rabu (4/5).

Menurutnya, hal itu tentu menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi ekonomi nasional Indonesia. Oleh karenanya, dia mengimbau pemerintah bersiap menghadapi dampak sanksi ekonomi terhadap Rusia.

“Terutama jika benar-benar diambil oleh Uni Eropa. Karena, Indonesia bukan tidak mungkin akan ikut terdampak. Maka dari itu, pemerintah perlu segera mempersiapkan kebijakan dalam dan luar negeri, untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi,” ujarnya.

Indonesia juga perlu mempersiapkan alternatif lain terkait dengan kebutuhan energi. Sebab, masyarakat sudah sangat berat dalam menghadapi berbagai kenaikan harga yang cukup tinggi dan berdampak pada ekonomi domestik.

“Kebijakan yang tepat dibutuhkan agar kita mampu mengendalikan pasokan energi dalam negeri dengan harga yang stabil. Sebab, kenaikan harga BBM akan memberikan reaksi keras dan dapat mengganggu pemulihan ekonomi,” tandasnya.

Sehingga, pemerintah perlu mengantisipasinya agar dapat menekan dampak dari isu sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sebagaimana diketahui, Badan eksekutif Uni Eropa, yakni Komisi Eropa, sedang menyusun proposal terbaru.

Hal itu untuk sanksi terhadap Rusia, yang dapat mencakup embargo bertahap terhadap minyak Rusia. Ke-27 negara anggota kemungkinan akan mulai membahasnya pada Rabu.

Akan tetapi mungkin perlu beberapa hari sebelum tindakan tersebut mulai berlaku. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mencuit di Twitter, Komisi Eropa ingin menghajar lebih banyak bank Rusia, menargetkan mereka yang dituduh menyebarkan disinformasi tentang perang dan mengatasi impor minyak.