Indonesia Harus Berdikari Pangan

“Pasalnya, ancaman krisis pangan global akibat perang Rusia-Ukraina awal 2022, tampak semakin nyata. Dimana faktor geopolitik global dan perubahan iklim, membuat dunia terancam krisis pangan,” kata Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/7).

Menurutnya, hal itu juga senada dengan penengasan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Dimana kondisi ketidakpastian global dan ancaman krisis pangan yang akan terjadi, membuat berbagai upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan sendiri harus dioptimalkan.

“Banyak yang dapat dikembangkan di Indonesia seperti di antaranya yakni tanaman sagu, sorgum, jagung dan lain-lain. Indonesia tidak boleh tergantung pada satu bahan pangan saja,” ujar Jokowi di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPadi), Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7) lalu.
 
Presiden mengatakan, Indonesia harus mampu memaksimalkan berbagai potensi pangan lainnya. Terlebih, selama tiga tahun terakhir, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras.

“Hal itu karena stok beras untuk kebutuhan tanah air sangat cukup. Karena kita sudah tiga tahun ini tidak impor beras, saya yakin swasembada beras akan segera kita capai. Apalagi, Indonesia memiliki segala potensi untuk mencukupi kebutuhan berasnya sendiri,” tandasnya.

Menurut Bustanul, Indonesia harus berdikari pangan. Karena terdapat kecenderungan proteksionisme dari negara mitra dan banyak negara melarang ekspor pangan.

“Ketersediaan beras Indonesia selama tiga tahun terakhir ini masih terbilang aman, setelah diganggu musim kemarau ekstrem pada 2018 silam. Namun, pemerintah Indonesia juga tidak melakukan impor beras sejak 2018,” tegasnya.

Naik
Dimana produksi beras di tahun 2021 sebanyak 54,42 juta ton gabah kering giling (GKG), atau setara dengan 31,4 juta ton beras. Jumlah tersebut lebih tinggi dari konsumsi 30 juta ton. Produktivitas naik 1,96 persen dari 5,11 ton/ha jadi 5,23 ton/ha. 

“Sampai Mei 2022, produksi beras 13,5 juta ton atau setengah dari angka tahunan. Harga beras medium stabil pada kisaran Rp 11,800/kg selama dua tahun terakhir,” jelasnya. 

Namun, persoalan utama adalah luas panen padi berkurang 245.000 hektar atau 2,34 persen. Dimana hal itu harus diselesaikan secara lintas sektoral dan melibatkan pemerintah daerah,” ujarnya. 

“Untuk itu, saya menyarankan agar pemerintah menyiapkan beberapa strategi antisipasi dan langkah kebijakan. Khususnya dalam menghadapi ancaman krisis pangan ke depan terkait dengan adanya dinamika geopolitik dan geostrategi global,” imbuhnya.

Apalagi, hal itu membuat terjadinya kenaikan harga pangan secara spesifik. Untuk jangka pendek, perlu ada bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial PKH, BPNT dan lainnya. 

“Hal itu perlu dilaksanakan efektif, dari perkotaan sampai ke pelosok pedesaan. Selain itu, harus ada antisipasi dan langkah lebih detail pada setiap komoditas pangan strategis,” ucapnya.