Hal ini dinilai efektif untuk mengatasi permasalahan seperti banjir, dan sampah jika berada dibawah satu komando
Kota Depok (Foto: net)
Menurutnya, jika ada komunikasi di bawah satu Gubernur maka dapat mencari titik permasalahan dan dapat menemukan solusi, sama halnya dengan sampah.
"Selama ini, sampah sampai numpang dulu, sampai ada permasalahan Bantar Gebang misalnya, wajar dong Walikota Bekasi yang punya tanah, masyarakatnya terganggu dengan sampah orang Jakarta. Nah, kalau satu komando kan bisa bagi sama-sama," kata Mohammad Idris dalam sebuah pernyataannya.
Masih menurutnya, meskipun sudah ada Badan Kerja Sama Daerah (BKSD) hal itu masih dirasa kurang efektif lantaran tetap harus menyesuaikan dengan birokrasi masing-masing kota penyangga, sehingga efektifitas BKSD hanya 20 persen saja.
Akan tetapi diakuinya, penggabungan tersebut juga tidak mudah, sebab haurs ada kajian mendalam oleh berbagai pakar dan pembahasan di DPR serta Pemerintah Pusat.
Idris menambahkan, penggabungan dua kota ini erat kaitannya dengan IKN. Dimana menurutnya, jika Ibu Kota pindah, segala potensi yang berada di Jakarta sayang jika tidak dikembangkan. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama Ibu Kota Penyangga.
Wali Kota Depok, Jawa Barat, Mohammad Idris
Terakhir lanjut Idris, isu ini juga sudah pernah tercetus era Gubernur Jakarta Sutiyoso dan pernah dibicarakan oleh pakar untuk menggabungkan Jakarta dan Kota Penyangga dengan nama Megapolitan.
"Inikan sudah lama sejak zaman Gubernur Sutiyoso punya ide gagasan yang namanya Megapolitan," kata Mohammad Idris.
"Dulu kan sebelum merdeka, ada cita-cita Jakarta itu Amsterdamnya Indonesia. Inikah harus kita wujudkan, orang punya ide bukan ujug-ujug punya mimpi, pasti ada potensi segala macam," imbuhnya.
