Semakin melambungnya harga pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia, bukan saja persoalan Kementerian Pertanian semata.
Semakin melambungnya harga pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia, bukan saja persoalan Kementerian Pertanian semata.
“Persoalan harga pangan ini sudah menjadi persoalan multidimensi yang mesti melibatkan seluruh elemen pemerintah dalam menyelesaikannya,” kata anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin di Jakarta, Jumat (8/7).
Menurutnya, tidak saja persoalan produksi, namun hampir seluruh faktor eksternal dan internal negara telah memberi kontribusi kenaikan harga pangan. Jika dibiarkan berlarut-larut, akan mengguncang kondisi ekonomi masyarakat.
“Karena daya beli mereka semakin menurun. Harga pangan yang tinggi terus menerus bila dibiarkan akan berdampak efek domino yang beruntut mempengaruhi sektor lain,” ujarnya.
Bahkan, Kementerian Keuangan pun sudah memahami bahwa ada ancaman inflasi akibat meningkatnya harga pangan. Karena sensitifnya harga pangan terhadap inflasi, stok cadangan pangan mesti menjadi kebijakan pemerintah dalam mengelola manajemen krisis.
“Jangan sampai salah langkah mengelola stok. Karena mengelola produksi kita masih kewalahan,” tandasnya.
Meningkat
Dikatakan, manajemen stok mesti baik. Selain itu, peningkatan produksi beras, cabai, bawang merah, telur dan daging ayam, ikan, serta minyak goreng masih dapat dilakukan.
“Hal itu karena komoditas ini potensial untuk meningkat jumlah produksinya. Indonesia memang memiliki pasokan pangan yang relatif aman. Hal itu ditunjukkan dengan tiga tahun terakhir produksi beras sesuai harapan,” tegasnya.
Namun pada kenyataannya, hampir semua komoditas naik. Terutama sembilan bahan pokok seperti daging sapi, cabai, bawang merah, telur dan daging ayam, ikan, serta minyak goreng.
“Dimasa yang akan datang, pemerintah mesti dapat meningkatkan kemampuan petani kita dengan alat, modal hingga produk bibit. Sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing baik secara harga maupun kualitas,” ucapnya.
Produksi pangan, dimana di dalamnya ada pertanian, perikanan, peternakan mesti menjadi leading sektor terhadap pengendalian pangan. Termasuk tata niaganya.
“Selama ini sering bertabrakan antara kementerian teknis dan regulator. Sehingga tidak ada titik temu dalam menangani persoalan pangan,” tukasnya.
