Langkah Presiden Joko Widodo dalam kunjungan misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia, sangat diapresiasi.
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani. (Biro Pemberitaan DPR RI)
“Yang menegaskan bahwa Indonesia bertanggung jawab untuk turut serta dalam upaya menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia,” kata anggota Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Rabu (29/6).
Menurutnya, misi perdamaian Jokowi ke Ukraina dan Rusia, diharapkan bisa mencegah perang yang berkelanjutan. Langkah itu juga untuk mendorong perdamaian dunia sesuai amanat UUD 1945.
“Langkah presiden strategis untuk menghindari ancaman krisis pangan dan energi akibat perang tersebut. Apalagi, perang Ukraina - Rusia telah memicu krisis pangan dan energi yang menimbulkan peningkatan harga-harga komoditas dunia,” ujarnya.
Dampak tersebut secara langsung dirasakan oleh negara-negara di dunia. Maka penting bagi Indonesia sebagai Presidensi G20, untuk menggunakan pengaruhnya guna meredam perang Ukraina - Rusia.
“Sebagai Presidensi G20, keputusan Presiden Jokowi melaksanakan misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia menjadi harapan bagi masyarakat dunia. Yakni untuk kembali meringankan krisis pangan dan energi, yang saat ini menjadi ancaman dan tantangan nyata bagi negara-negara dunia,” tandasnya.
Signifikan
Dia menambahkan, krisis pangan dan energi telah menghambat distribusi bagi aktivitas ekonomi, industri, serta transportasi dunia. Hal itu juga menyebabkan berbagai komoditas mengalami kelangkaan dan kenaikan harga yang sangat signifikan.
“Masalah ini harus segera diatasi oleh negara-negara yang memiliki pengaruh kuat seperti Indonesia dan negara yang tergabung dalam G7 maupun G20,” tegasnya. Dia juga berharap agar negara-negara G7 dan G20 ikut serta dalam upaya membuka kembali keran kerjasama ekonomi dengan Ukraina dan Rusia.
Seperti diketahui, Ukraina merupakan negara pemasok gandum nomor satu dunia. Sementara Rusia adalah negara dengan industri pupuk terbesar yang selama ini produknya sangat diharapkan negara-negara dunia.
“Ancaman krisis pangan ekstrim semakin nyata. Khususnya apabila negara-negara yang tergabung dalam G7 dan G20 tidak membuka keran kerjasama ekonomi dengan Rusia dan Ukraina,” jelasnya.
Itu sebabnya seruan Presiden Jokowi untuk tidak mem-banned atau embargo produk-produk unggulan Ukraina dan Rusia, harus diikuti oleh negara-negara lainnya. Sebelumnya, dalam KTT G7 sesi II, Presiden Jokowi menyerukan agar negara G7 dan G20 bersama-sama mengatasi krisis pangan yang saat ini mengancam rakyat di negara-negara berkembang jatuh ke jurang kelaparan dan kemiskinan ekstrem.
“Sebanyak 323 juta orang di tahun 2022 ini, menurut World Food Programme, terancam menghadapi kerawanan pangan akut. G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk atasi krisis pangan ini. Mari kita tunaikan tanggung jawab kita, sekarang, dan mulai saat ini,” tukas Jokowi.
