Pelaksanaan demokrasi dalam Pemilihan Umum 2024, dinilai semakin jauh dari esensi dan tidak dengan biaya pemilu yang mahal.
Dialog Kebangsaan bertema Katakan Tidak Pada Biaya Pemilu dan Pilkada Mahal di Lobi Gedung DPD RI, Kamis (23/6). (Koordinatoriat Wartawan Parlemen)
“Karena sistem yang ada sekarang ini, diantaranya adalah soal presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden),” kata Ketua Kelompok DPD RI di MPR Tamsil Linrung dalam Dialog Kebangsaan bertema Katakan Tidak Pada Biaya Pemilu dan Pilkada Mahal di Lobi Gedung DPD RI, Kamis (23/6).
Menurutnya, biaya pemilu begitu besar. Sementara demokrasi di dalam perjalanannya, semakin jauh dari esensi. Hal itu menurutnya menjadi suatu persoalan.
“Yang secara transparan bisa kita lihat bahwa biaya pemilu yang begitu besar itu tidak akan mungkin melahirkan figur (presiden) dengan kualitas yang seperti yang kita harapkan,” ujarnya.
Sedangkan mantan Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid menilai biaya Pemilu 2024 bukan hanya mahal, tapi mahal sekali. Setelah di-crosceck, anggaran tersebut dirancang pada masa pandemi.
“Perhitungannya, sampai 2024 pandemi belum berakhir. Jadi seluruh proses yang berkaitan dengan pandemi itu mereka hitung sebagai biaya, masker apa segala macam itu semua mereka hitung,” tandasnya.
Dia juga mengaku mendapat kabar, honor mereka yang bekerja di KPU dilipatgandakan sampai 300 persen. Alasannya ada tantangan dan kerja berat.
“Jadi terbayang berapa jumlah itu akan muncul. Padahal logikanya menurut saya, sebaiknya jangan lebih dari 100 persen. DPD dapat memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminta rincian dan kemudian merekomendasikan agar DPR mengambil langkah untuk penghematan,” tegasnya.
