Sejumlah problematika muncul dalam pendanaan belanja politik. Yakni mengenai pelaporan belanja kampanye yang tidak mencerminkan biaya politik yang mahal.
Dialog Kebangsaan bertema Katakan Tidak Pada Biaya Pemilu dan Pilkada Mahal di Lobi Gedung DPD RI, Kamis (23/6). (Koordinatoriat Wartawan Parlemen)
“Biaya mahal adalah untuk komponen ilegal atau aktivitas yang tidak dilaporkan. Sementara, laporan dana kampanye hanya formalitas,” kata Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni dalam Dialog Kebangsaan bertema Katakan Tidak Pada Biaya Pemilu dan Pilkada Mahal di Lobi Gedung DPD RI, Kamis (23/6).
Kemudian, biaya mahar atau beli perahu (candidacy buying), yang ditengarai sebagai penyebab tingginya biaya politik di pilkada. Hal itu juga ikut berkontribusi pada terbatasnya alternatif pilihan politik serta fenomena calon tunggal.
“Tidak ada pembatasan transaksi tunai. Selain itu, penegakan hukum hanya berorientasi pada operator lapangan dan tidak bisa menjangkau aktor intelektual/sutradaranya,” ujarnya.
Dikatakan, belum ada proteksi hukum yang dianggap benar-benar memberi rasa aman bagi warga masyarakat. Khususnya saat mereka melaporkan berbagai praktik politik transaksional yang terjadi.
“Selain itu, pengawasan akuntabilitas biaya politik juga belum maksimal dan cenderung tidak menjadi prioritas. Terlalu banyak tahapan yang diawasi pengawas,” tandasnya.
Rumit
Dikatakan penyelenggara pemilu juga sulit melakukan penegakan hukum atas praktik politik uang. Hal itu akibat rumitnya pemenuhan unsur tindak pidana dan pembuktian yang harus dilakukan.
“Kerangka hukum yang ada saat ini masih sangat terbatas dalam mencegah manipulasi dan kecurangan terkait pendanaan biaya politik. Norma hukum jauh tertinggal dibanding praktik curang yang ada di lapangan,” tegasnya.
Untuk itu, dia merekomendasikan agar dalam jangka panjang harus ada aturan main yang dibuat lebih mendekati realita lapangan. Sehingga regulasi mampu memotret dengan cukup utuh praktik-praktik kecurangan yang terjadi.
“Termasuk memperbaiki kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye. KPU dan pihak berkompeten juga harus mendorong penerapan e-Literasi pemilih secara terus menerus. Lintas sektor dan lintas gerakan untuk mengedukasi praktik politik bersih dan antikorupsi,” imbuhnya.
Karena hulunya ada di partai politik, maka fungsionalisasi parpol untuk melakukan peran kontrol yang maksimal dalam kompetisi pemilu yang kompetitif. Selain itu, sinergisitas Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan terkait transaksi keuangan, penegakan hukum dan antikorupsi.
“Hal itu guna mendukung optimalisasi pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum atas praktik kecurangan dan kejahatan Pemilu. Juga harus ada upaya membangun relasi programatik dan ideologis dengan pengusung/pendukung calon dengan mengutamakan mengusung kader sendiri bila memungkinkan,” tukasnya.
