Tanpa adanya kenaikan jumlah pasokan, tentu ini akan menimbulkan kerawanan bagi terjadinya kelangkaan BBM.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, Senin (20/6). (Biro Pemberitaan DPR RI)
“Tanpa adanya kenaikan jumlah pasokan, tentu ini akan menimbulkan kerawanan bagi terjadinya kelangkaan BBM,” kata anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, Senin (20/6).
Karenanya, diusulkan kepada pemerintah agar subsidi pada tahun 2023 untuk BBM jenis solar, dinaikkan dari Rp. 500 per liter menjadi Rp. 3.500 per liter. Hal itu untuk menyesuaikan dengan kenaikan ICP (harga minyak mentah Indonesia), yang menyentuh angka USD 100 per barel.
“Ini penting agar beban kenaikan harga minyak dunia tidak langsung ditimpakan kepada masyarakat berupa kenaikan harga solar. Namun beban tersebut ditanggung oleh pemerintah, yang betindak sebagai shock absorber atas kenaikan harga energi dunia,” ujarnya.
Dia mengakui, pembahasan terkait besaran subsidi tetap solar ini, memang cukup alot. Hal itu mengingat tambahan anggaran ini relatif besar.
“Namun demikian, akhirnya Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM sepakat pada angka subsidi tetap solar sebesar Rp 3000 per liter. Dengan angka ini, berarti terjadi kenaikan subsidi solar sebanyak enam kali lipat dari subsidi tetap solar yang ada sekarang, yakni sebesar Rp 500 per liter,” tandasnya.
Dia menambahkan, pemerintah menyetujui angka subsidi solar. Dengan catatan bahwa akan dilaksanakan pembatasan penggunaan BBM solar agar tepat sasaran.
Untuk diketahui Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM berhasil menyepakati Asumsi Dasar Sektor ESDM RAPBN Tahun 2023. Dimana ICP sebesar 90-110 USD/barel; volume solar bersubsidi 16.5 – 17 juta kilo liter; volume LPG 3 kilogram 8.00-8.50 juta MTon; subsidi tetap minyak solar (gas oil 48) Rp 3.000 per liter; dan subsidi listrik sebesar Rp 69-72 triliun.
