Otentifikasi dan verifikasi data pertanahan juga masih menjadi PR. Sebab sampai saat ini, Indonesia belum memiliki satu data sentral, yang bsa digunakan oleh publik dan pemerintah.
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. (Biro Pemberitaan DPR RI)
“Padahal target di RPJMP Nasional, pada 2025 mendatang sudah 100 persen bidang tanah yang terdaftar,” kata anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda di Jakarta, Jumat (17/6)
Selain itu, otentifikasi dan verifikasi data pertanahan juga masih menjadi PR. Sebab sampai saat ini, Indonesia belum memiliki satu data sentral, yang bsa digunakan oleh publik dan pemerintah.
“Ego sektor antar Kementerian/Lembaga soal pertanahan juga sangat tinggi. Kementerian ATR/BPN menjadi kementerian yang kerap menjadi tidak memiliki kekuatan apapun, untuk melakukan penertiban soal pertanahan dan tata ruang di Indonesia, terlebih ketika berhadapan dengan kawasan hutan dan pertambangan,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai penunjukkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, akan menjadi pertaruhan besar. Khususnya bagi reputasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang berakhirnya masa jabatannya pada 2024 mendatang.
“Penunjukkan itu juga merupakan anomali terbesar abad ini. Keberhasilan dan kegagalan Jokowi nantinya akan ditentukan oleh Zulkifli Hasan. Saya salut atas keberaniannya menerima posisi Mendag,” tandasnya.
Sebab, Zulkifli Hasan berani menjadi Mendag. Padahal, hal itu seperti menggenggam bara api, karena bukan masalah sederhana. “Tapi saya salut atas nyalinya yang berani menggenggam bara api,” tegasnya.
Dampak
Dia menilai, pergantian Mendag merupakan dampak dari perang Rusia-Ukraina, yang mulai terjadi sejak 24 Pebruari 2022 lalu. Dimana saat ini Indonesia dinilai mulai merasakan adanya dampak kenaikan harga komoditas energi dunia (minyak dan gas) dan harga bahan pangan.
“Sehingga menyebabkan tingginya inflasi. Mendag diganti, karena kesalahan dia sendiri dalam menerapkan kebijakan. Sebab, bagaimana bisa negara produsen terbesar sawit mengalami kelangkaan minyak goreng. Hal itu sama saja dengan kelangkaan BBM yang terjadi di Arab Saudi,” ucapnya.
Dia menambahkan, sebagian besar pemimpin di dunia termasuk di Indonesia, mulai kebingungan dan tidak mengerti cara dalam menghadapi krisis yang sangat kompleks saat ini. Sudah banyak presiden dan perdana menteri di dunia ini yang jadi korban.
“Dimana pemerintahannya jatuh akibat krisis. Tapi bedanya, di sini korbannya Mendag. Penunjukan Zulkifli sebagai Mendag, belum tentu akan menyelesaikan permasalahan krisis sekarang,” imbuhnya.
Malahan sebaliknya, justru bisa memicu krisis ekonomi akan semakin dalam dan berlanjut ke krisis sosial dan politik. “Reputasi kabinet dan Pak Jokowi yang dipertaruhkan,” tukasnya.
