Kementerian Komunikasi dan Informatika diminta untuk lebih gencar melakukan sosialisasi program peralihan siaran televisi analog ke siaran digital, atau analog switch off (ASO).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. (Biro Pemberitaan DPR RI)
“Kami menilai perlu sosialisasi yang masif terhadap program ASO. Sehingga perlu anggaran definitif untuk melakukannya,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam rapat kerja antara Komisi I dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, KIP, KPI dan Dewan Pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6).
Menurutnya, sosialisasi juga perlu ditingkatkan, agar tidak salah persepsi di tengah masyarakat. Sebab saat beberapa kali dirinya melakukan kegiatan reses, masyarakat masih belum mengerti program ASO yang dijalankan Kominfo.
“Masih ada persepsi bahwa program tersebut berbayar tiap bulan. Sehingga masyarakat merasa terbebani. Masyarakat awalnya 'dihantui' informasi bahwa harus bayar tiap bulan, karena banyak tidak mengerti terkait program ASO ini,” ujarnya.
Dia mengaku sebenarnya tidak khawatir bila masyarakat mendapatkan set top box dari penyelenggara lembaga penyiaran maupun dari pemerintah. Namun, yang patut dikhawatirkan adalah banyak di kalangan masyarakat yang belum sadar adanya kebijakan peralihan siaran televisi analog ke digital.
“Ketika saya tanyakan kepada masyarakat, mereka terkejut kalau bulan November 2022 siaran televisi analog akan berhenti dan diganti dengan siaran televisi digital. Karena itu, saya menyarankan agar Kominfo gencar melakukan sosialisasi terkait program ASO,” tandasnya.
Hal tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab, untuk menciptakan kegaduhan apalagi menjelang Pemilu 2024.
