Capres Tak Bisa Wujudkan Janji Kampanye Selama Ada Oligarki Ekonomi

“Jangan heran bila janji-janji manis untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat yang diucapkan capres-cawapres, tidak akan pernah terwujud. Karena yang membiayai proses munculnya pasangan capres-cawapres adalah oligarki ekonomi,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam Dialog Nasional Peringatan 25 Tahun Mega-Bintang bertema Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (5/6).

Menurutnya, oligarki ekonomi lah yang mengatur kebijakan dan kekuasaan, agar berpihak kepada mereka. Sehingga, tidak akan mungkin seorang capres menghentikan impor garam, impor gula, impor beras dan komoditas lainnya.

“Sementara oligarki ekonomi yang mendesain dan membiayai capres tersebut adalah bagian dari penikmat uang rente dari keuntungan impor. Sehingga, sangat sulit seorang capres akan mewujudkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Ayat 1, 2 dan 3,” ujarnya.

Padahal seharusnya bumi, air dan isinya dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat dan cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Sebab, kata dia, oligarki ekonomi yang mendesain dan membiayai capres tersebut adalah bagian dari penikmat konsesi lahan atas sumber daya alam hutan dan tambang.

“Bagaiaman kemampuan seorang capres mampu melakukan renegosiasi kontrak-kontrak yang merugikan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak? Antara lain listrik dan energi, sementara oligarki ekonomi yang mendesain dan membiayai capres tersebut adalah bagian dari penikmat dalam kontrak-kontrak itu,” tandasnya.

Dikatakan, oligarki ekonomi dan oligarki politik mengatur permainan untuk menentukan pimpinan nasional bangsa ini. Hal itu karena adanya pasal 222 UU tentang Pemilu yang memaksa parpol berkoalisi untuk memenuhi ambang batas.

“Oligarki ekonomi dan oligarki politik mengatur dan mendesain siapa pemimpin nasional yang akan mereka mintakan suara dari rakyat melalui pilpres. Mereka yang membiayai semua proses itu dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun koalisi partai hingga biaya pemenangan dalam proses pilpres,” tegasnya.