Inggris dinilai tidak menghargai kultur Indonesia. Sebab, telah mengibarkan bendera pelangi, yang merupakan simbol Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Saya mendesak Kedubes Inggris meminta maaf dan tidak mengulangi pengibaran bendera pelangi yang merupakan simbol LGBT, serta turut serta mewujudkan situasi yang kondusif,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya, Senin (23/5).
Menurutnya, pengibaran bendera LGBT itu sangat disayangkan. Sebab, LGBT merupakan sesuatu yang ilegal di Indonesia.
“Pengibaran bendera simbol LGBT itu bentuk tak hormat Kedubes Inggris terhadap ranah ketimuran, tradisi, adat budaya serta agama yang dianut mayoritas bangsa Indonesia. Pengibaran bendera LGBT tersebut juga telah menuai kontroversi dan berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Untuk itu, dia meminta Kedubes Inggris menghormati kondisi Indonesia, yang tidak menerima sepenuhnya perilaku LGBT. Sehingga, Kedubes Inggris tidak semestinya masuk pada ranah tersebut.
“Dan menghormati keyakinan masyarakat Indonesia, yang menilai LGBT tak sejalan dengan norma apapun di negeri ini,” tandasnya.
Sebelumnya, Kedubes Inggris sempat mengibarkan bendera LGBT, dengan dalih memperingati hari anti-homofobia. Namun, bendera pelangi itu sudah dicopot dan diganti dengan bendera Ukraina.
Meski telah diganti, polemik pengibaran bendera LGBT di Kedubes Inggris tak begitu saja tutup buku. Desakan agar pihak Kedubes Inggris menjelaskan maksud dan tujuan pengibarannya, tetap menggema.
“Sebab, LGBT bertolak belakang dengan norma dan budaya Indonesia,” tegasnya.
