Pemerintah harus membuat langkah mitigasi dengan menggandeng lembaga yang bersangkutan. Antara lain Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni. (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Ini jadi masalah serius. Karena menyangkut masa depan bangsa yang menyentuh anak-anak usia 6 sampai 16 tahun,” kata Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni di Jakarta, kemarin.
Oleh karea itu, pemerintah harus membuat langkah mitigasi dengan menggandeng lembaga yang bersangkutan. Antara lain Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
“Langkah mitigasi hadir bersamaan dengan SOP yang bisa dikeluarkan oleh pihak Kemendikbud. Yakni berupa surat edaran kepada sekolah-sekolah yang telah membuka pembelajaran tatap buka,” ujarnya.
Di lain sisi, kata dia, harus ada langkah preventif. Yaitu melihat sekolah-sekolah sudah banyak yang tatap muka, agar proses belajar belajar tetap berjalan denga aman dan nyaman.
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memberi penjelasan yang komprehensif soal hepatitis akut yang meresahkan publik. Pemerintah juga diharapkan mampu menjelaskan dengan baik, tentang hepatitis akut yang menjangkiti beberapa anak Indonesia di sejumlah tempat.
“Semoga dengan penjelasan yang akurat dan valid, tidak ada kepanikan dan kegaduhan, justru meningkatkan kewaspadaan masyarakat,” tandasnya.
