Naiknya harga minyak mentah dunia, membuat postur APBN 2022 berubah. Dimana kenaikan itu membuat subsidi energi makin membengkak.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah tengah berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di sela rapat kerja di Ruang Sidang Banggar, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. (Istimewa)
“Perubahan berkonsekuensi pada perubahan pos belanja secara keseluruhan. Usulan pemerintah, belanja negara menjadi sekitar Rp 3.106 triliun,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5).
Menurutnya, naiknya harga minyak mentah membuat subsidi harus ditambah menjadi Rp 74,9 triliun. Yakni dengan rincian subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp 71,8 triliun dan subsidi listrik Rp 3,1 triliun.
“Perubahan yang terjadi antara lain Indonesian Crude Price (ICP), yang diasumsikan sebelumnya adalah 63 dolar AS per barel, menjadi 100 dolar AS per barel. Pendapatan negara berubah dari Rp 1.846,1 triliun, menjadi Rp 2.266,2 triliun. Belanja negara berubah dari Rp 2.714,2 triliun, menjadi Rp 3.106,4 triliun,” ujarnya.
Di sisi lain, kata dia, alokasi perlindungan sosial juga naik. Sehingga pemerintah juga perlu menambah alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 18,6 triliun.
“Dengan demikian, belanja pendidikan yang dicanangkan 20 persen dari total APBN, naik pada kisaran Rp 23,9 triliun. Penambahan beberapa pos belanja di atas juga berkonsekuensi menyerap tambahan pengurangan SAL sebesar Rp 50 triliun,” tandasnya.
Namun demikian, penambahan belanja negara itu juga dibarengi dengan kenaikan pendapatan negara. Pemerintah memperkirakan, pendapatan negara naik menjadi Rp 2.266 triliun dari postur awal Rp 1.846 triliun atau naik sekitar Rp 420 triliun.
“Naiknya pendapatan negara disumbang dari penerimaan pajak, PNBP, atau kenaikan berbagai komoditas ekspor unggulan. Antara lain seperti CPO dan batu bara. Dengan perubahan komposisi anggaran, defisit anggaran sepanjang tahun 2022 diperkirakan akan rendah,” tegasnya.
Yakni dari 4,89 persen dari PDB, menjadi 4,3-4,5 persen dari PDB. Lebih rendahnya perencanaan deficit, akan makin mempermudah pemerintah soft landing ke posisi (defisit) di bawah 3 persen pada tahun 2023.
