Menteri Sibuk Nyapres Bukti Sistem Presidensial Multipartai Kontradiktif

“Sistem presidensial melahirkan kontradiksi. Karena tidak dilakukan oleh satu partai politik saja, namun dilakukan oleh banyak parpol,” kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta di Jakarta, Rabu (18/5).

Hal itu disampaikannya dalam diskusi virtual Gelora Talk bertema Kasak-kusuk Politik Aji Mumpung 2024, Bagaimana Sikap Presiden? Menurutnya, setelah pilpres dan koalisi terbentuk, kontradiksi akan muncul di pertengahan periode.

“Karena meski berkoalisi, masing-masing parpol pada dasarnya adalah kompetitor. Namun dalam sistem presidensial, para menteri adalah pembantu presiden. Dimana posisi menteri diperoleh melalui pengangkatan dan bukan melalui pemilihan,” ujarnya.

Sehingga bila ada menteri yang menggunakan posisinya untuk berkampanye sebagai capres atau cawapres, muncul dimensi kedua. Yaitu masalah etika.

“Karena mereka seharusnya bekerja sebagai pembantu presiden dengan kemampuan teknis yang spesifik. Ada kemirisan saat maskapai nasional di ambang bangkrut, menterinya justru berkampanye sedemikian rupa,” tandasnya.

Demikian pula dengan para menteri yang membentuk koalisi saat negara sedang banyak masalah. Sistem presidensial multipartai justru melahirkan kontradiksi 

“Sehingga tidak mengherankan bila masa jabatan presiden akan berakhir, para pembantu presiden saling berkompetisi,” tegasnya.