Pelaksanaan libur dan cuti bersama pada Idul Fitri Tahun 2022, menjadi ujian bagi pemerintah.
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono (tengah) saat membuka Sidang Paripurna DPD RI ke-11, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
Meskipun demikian, secara keseluruhan penyelenggaraan telah berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana kunci suksesnya adalah koordinasi yang jauh lebih baik dan penggunaan teknologi informasi.
“Khususnya dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Bahwa evaluasi tetap perlu dilakukan, untuk menjamin kesinambungan pengelolaan transportasi dan penyediaan kebutuhan masyarakat selama libur lebaran,” ujarnya.
Permasalahan lain yang timbul setelah libur lebaran adalah kecelakaan, penanganan sampah, kesehatan dan pengangguran. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah mengambil langkah tepat dan cepat.
“Yakni untuk menyelesaikan permasalah tersebut,” tandasnya. Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan apresiasi atas kinerja seluruh anggota DPD RI.
Terutama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah serta pengabdian bagi daerah. Laporan kegiatan Anggota DPD RI dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban.
“Khususnya dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah di 34 provinsi, untuk dilaporkan pada sidang paripurna,” tegasnya.
Setelah menerima laporan pelaksanaan tugas dari masing-masing provinsi, seluruh aspirasi yang diterima akan ditindaklanjuti. Yakni sesuai dengan bidang tugas komite untuk ditindaklanjuti sesuai dengan bidang tugas dan skala prioritas Alat Kelengkapan DPD RI.
“Pada Masa Sidang 2021-2022 ini diharapkan target-target dan output lembaga dapat diselesaikan secara optimal oleh alat kelengkapan, mengingat masa sidang kali ini cukup panjang,” tukasnya.
