Sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan, pemerintah harus melihat realitas yang ada. Supaya kebijakannya tidak terkesan elitis.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. (Sakti)
“Kenyataannya, justru pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencekik masyarakat menengah ke bawah,” kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah di Jakarta, Selasa (17/5).
Dia menilai, sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan, pemerintah harus melihat realitas yang ada. Supaya kebijakannya tidak terkesan elitis.
"Segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada di masyarakat. Selain itu juga kondisi riil yang dihadapi oleh masyarakat," ujarnya.
Hal itu patut dilakukan, agar pemerintah tidak berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah, agar kebijakan kenaikan BBM tidak mengakibatkan gejolak publik.
"Pertama, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan penaikan harga BBM. Yakni dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak dan antisipasi dari dampak yang ditumbulkan," tandasnya.
Terdampak
Pemerintah juga harus memperbaiki komunikasi publik. Jadi masyarakat diberikan edukasi. Kedua, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak.
"Yakni dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat. Jaring pengaman sosial itu berupa stimulus ataupun paket peringanan, untuk mendorong masyarakat semakin produktif," tegasnya.
Utamanya untuk sektor UMKM dan padat karya. Pemerintah harus menyiapkan segala jaring pengaman sosial.
"Jaring pengaman sosial juga harus diarahkan pada hal produktif untuk masyarakat di perkotaan dan pedesaan. Sebab, masyarakat sekarang ekonominya ekonomi kerakyatan saja, ekonomi dari basis bawah," ucapnya.
Meski demikian, dia tidak sepakat jika pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) akibat kebijakan penaikan harga BBM. Sebab, BLT suasananya sudah tidak cocok lagi.
“Karena kemarin pandemi. Sekarang masyarakat sudah bermobilitas. Jadi kebijakan yang lebih tepat menstimulus masyarakat untuk memperoleh keringanan misalnya untuk pupuk, kebutuhan pertanian,” imbuhnya.
Dia juga menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi. Yakni dengan mengevaluasi pengeluaran negara yang berjumlah besar seperti untuk belanja pegawai dan pembangunan.
"Pemerintah harus melakukan efisiensi. Misalnya untuk ASN yang anggarannya besar. Kemudian, hal-hal yang terkait dengan pembangunan dievaluasi dulu,” jelasnya.
Dimana pembiayaan infrastruktur bisa dilakukan melalui skema yang melibatkan pihak ketiga. Sehingga tidak membebani keuangan negara.
Oleh karena itu, dia kembali menyarankan pemerintah untuk menstabilkan dahulu harga kebutuhan pokok, dibanding langsung menaikkan harga BBM. "Sehingga masyarakat ada kesiapan secara mental, dalam menghadapi dinamika situasi yang bergejolak," tukasnya.
