Ekonom senior Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite tetap membuat kuota jebol sebelum akhir tahun.
Ekonom senior, Faisal Basri
Pasalnya, konsumsi Pertalite sudah lebih dari 50 persen untuk saat ini.
Ia menjelaskan, kuota yang ditetapkan sebanyak 23 juta kiloliter (kl) tak akan mencukupi hingga Desember karena konsumsi Pertalite sudah melebihi kapasitasnya.
Apalagi bila harga pertamax yang kini dijual Rp12.500, ikut dinaikkan menjadi Rp15 ribu per liter. Mengingat, harga saat ini, masih disubsidi oleh pemerintah.
Misalnya pertalite naik (jadi) Rp10 ribu, dan pertamax dikatakan naikkan jadi Rp15 ribu. Orang akan tetap beralih ke pertalite, sehingga kuota 23 juta kiloliter akan terlampaui, karena otomatis orang pindah ke pertalite," kata Faisal, dikutip Selasa (23/8/2022).
Data PT Pertamina (Persero) sampai akhir Juni 2022, realisasi penyaluran mencapai 14,2 juta kiloliter. Jumlah tersebut memang sudah lebih dari 60 persen, padahal baru pertengahan tahun.
Namun, jika kenaikan harga hanya dilakukan untuk Pertalite dan Pertamax tidak, maka itu dinilai tidak adil. Apalagi Pertamax dinikmati oleh orang kaya atau kendaraan mahal.
Oleh karenanya, langkah yang dinilai paling tepat adalah membatasi penyaluran BBM bersubsidi hanya untuk yang berhak saja. Sebab, tujuan pemerintah memberikan subsidi untuk membantu rakyat miskin.
"Jadi tugas pemerintah tugasnya untuk melindungi rakyat miskin," jelasnya.
Selain itu, ia mengingatkan pemerintah untuk mengubah skema subsidi yang dibuat dalam APBN. Pasalnya, saat ini skema subsidi dan kompensasi masih dibedakan padahal sama saja. Ia ingin agar skema subsidi BBM dibuat lebih transparan.
Hal ini untuk mencegah adanya subsidi terselubung atau kompensasi yang selama ini tak tercatat di APBN.
"Jadi serba tidak transparan deh. Jadi aturan diubah deh, subsidi ya subsidi, nggak usah ada dana kompensasi. Ini kacaunya pengaturan APBN oleh negara ini," pungkasnya.
