Pengamat Sosial Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengkritisi rencana pemerintah menaikan harga BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar dalam waktu dekat.
Presiden Jokowi
Dia menyarankan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda Proyek Strategis Nasional (PSN) demi membantu subsidi BBM yang jumlah konsumennya mendominasi, yakni 70 persen.
Dia pun mendesak Presiden Jokowi mengurunkan niat untuk memulai pengerjaan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara senilai Rp467 triliun. Dana tersebut bisa direlokasi untuk tambahan BBM bersubsidi.
Herry menilai, langkah menaikkan harga BBM justru membuat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terganggu. Padahal, perekonomian masyarakat, saat ini, tengah fokus memulihkan diri, pasca pandemi Covid-19.
"Jelas terganggu bahwa kemudian ini sangat mungkin berdampak signifikan pada kondisi sosial ekonomi, misalnya soal kelangkaan hingga eskalasi angka kemiskinan kembali naik," kata Herry, dikutip Senin (22/8/2022).
Herry mengungkapkan dampak sosial ekonomi atas kenaikan pertalite akan dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
"Dampaknya ke masyarakat menengah ke bawah karena mayoritas jenis BBM yang sering dikonsumsi publik adalah Pertalite yakni lebih dari 70 persen. Artinya akan mempengaruhi aspek sosial ekonomi yang saat ini sedang direcovery," ujar Herry.
Di samping itu, Herry mengatakan bahwa kenaikan BBM dapat menyebabkan inflasi meningkat secara signifikan. Bahkan dampak lebih jauhnya dapat menimbulkan stagflasi ekonomi nasional.
"Kebijakan kenaikan harga pertalite akan turut menyebabkan inflasi dan mendorong insiden stagflasi sebagai konsekuensi logis ketika pertumbuhan ekonomi nasional pun belum bisa dikatakan stabil pasca Covid 19," tutur Herry.
Selain itu, Herry mengingatkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk menjadi alternatif guna menekan dampak dari harga BBM yang tidak stabil.
"Pemerintah ini kan mengklaim punya konsepsi soal EBT tapi di sisi lain kontras dengan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi yang seharusnya tak dilakukan. Artinya pemerintah belum siap atas seluruh kebijakannya," kata Herry.
Di sisi lain, Herry meyakini PSN seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan juga proyek kereta cepat Jakarta Bandung sebaiknya dipertimbangkan untuk dihentikan. Tujuannya guna mendukung penyegaran terhadap APBN hingga bisa menunjang subsidi BBM.
"BBM naik itu kan alasannya APBN sudah tak mampu berikan subsidi, lalu bagaimana dengan IKN atau proyek kereta cepat yang justru merugikan negara, ini juga yang perlu dievaluasi jangan sampai kepentingan publik justru yang dikorbankan," ucap Herry.
Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pekan depan, Presiden Jokowi bakal mengumumkan harga baru Pertalite dan Solar.
"Pekan depan presiden yang akan umumkan tentang apa dan bagaimana kenaikan harga BBM," ujar Menko Luhut, Jumat (19/8/2022).
Menko Luhut juga menjelaskan, kenaikan harga minyak dunia dan konsumsi Pertalite yang kian meningkat membuat tekanan terhadap APBN. Dia mengatakan sampai saat ini subsidi dan kompensasi energi sudah mencapai Rp502 triliun.
