Pemerintah perlu was-was terkait tergerusnya cadangan devisi (cadev) untuk pembayaran utang luar negeri. Kali ini, MPR beri warning keras.
Ketua MPR, Bambang Soesatyo
Tak sedang bercanda, Ketua MPR, Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, mengatakan, pemerintah perlu mewaspadai pembayaran kupon dan utang jatuh tempo. Dampaknya, persediaan cadev merosot.
Hal ini seiring dengan adanya potensi krisis global. Dia memaparkan tantangan yang harus dihadapi pemerintah di sektor fiskal adalah normalisasi defisit anggaran kurang dari 3 persen, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur.
Sementara di segi moneter, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah.
Bamsoet mengatakan, penyusunan prioritas dan re-alokasi anggaran secara tepat diperlukan sebagai strategi jangka pendek dalam menghadapi potensi krisis global.
"Kebijakan burden sharing tidak hanya dengan moneter, tetapi juga dengan dunia usaha, dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang," ujarnya dalam Sidang Tahunan MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Dia melanjutkan, selain strategi jangka pendek dalam menyusun anggaran negara, pemerintah juga perlu menyusun strategi jangka panjang, yakni perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun ke depan.
Menurut Bamsoet, peningkatan utang yang signifikan menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan. Hal ini pun harus dilakukan bersamaan dengan memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga.
"Di sisi lain, pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah, akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa," ungkapnya.
Dia memaparkan, berdasarkan data Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia sebesar US$21,6 miliar per bulan.
Adapun posisi cadangan devisa Indonesia pada Juli ini, masih senilai lebih dari dua kali lipat dari standar kecukupan internasional.
